Network
JURNALSUMSEL.COM - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 akan digelar serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
Ada tujuh kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel) yang akan menggelar Pilkada 2020.
Tujuh kabupaten yang akan menggelar Pilkada 2020 adalah Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur, OKU Selatan, Musirawas, dan Musirawas Utara.
Kepolisian Daerah Sumsel dalam kondisi siap mengamankan tempat pemungutan suara (TPS).
Baca Juga: Lengkap! Begini Mekanisme Seleksi CPNS 2021 Nanti
Baca Juga: Menyambut Gajian, Shopee Adakan Gratis Ongkir dan Cashback Kilat di Shopee Gajian Sale
Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri S mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 1.213 personel.
"Polri mendapat amanah yang luar biasa dari negara serta masyarakat untuk melaksanakan tugas pengamanan dan menjaga agar pesta demokrasi secara serentak tersebut berjalan lancar dan tertib," jelas Irjen Pol Eko, seperti dilansir Jurnal Sumsel dari Antara.
Selain mengamankan TPS, pihak kepolisian akan terlibat langsung di lapangan dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Baca Juga: Akademisi UGM Himbau Pemerintah Larang Kegiatan Berkumpul Termasuk Reuni 212
Baca Juga: Serba Serbi CPNS 2021: Calon ASN Wajib Tahu Tingkatan Jabatan dan Golongan PNS Berikut Ini
Dalam pelaksanaan Pilkada nanti, Kapolda Sumsel juga mengingatkan kepada anggota Polri, terutama yang bertugas mengamankan TPS, untuk tetap bersikap netral.
"Anggota Polri tidak boleh memihak pada salah satu pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada, jika terbukti tidak netral akan diberikan sanksi tegas," tegas Irjen Kombes Pol Eko.
Baca Juga: Sinopsis Collide, Tayang di Trans TV Malam Ini
Baca Juga: Satu Lagi Tersangka Kasus Suap Penerimaan Bintara Polda Sumsel 2016 Dilimpahkan ke Kejari Palembang
Menurutnya, tugas sejati Polri yang diberikan negara adalah untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Untuk menjamin netralitas anggota Polri dalam Pilkada 2020, Polda Sumsel mengajak kepada semua pihak dan lapisan masyarakat serta anggota pers untuk sama-sama melakukan kontrol sosial.***
