Network
JURNALSUMSEL.COM - Buntut perkara pelanggaran pelaksanaan TWK kini berujung pada pemecatan 57 orang pegawai KPK.
KPK bersikeras memberhentikan 57 orang pegawainya terhitung mulai 30 September 2021 mendatang.
KPK pun dinilai mengabaikan hasil kerja Komnas HAM dan Ombudsman yang menemukan adanya bukti pelanggaran atau kecurangan dalam pelaksanaan TWK beberapa saat lalu.
Atas sikap KPK tersebut, banyak pihak yang mengkritik bahkan menilai KPK sebagai lembaga anti korupsi yang tidak patuh hukum.
Salah satu kritikan itu juga datang dari mantan penyidik KPK yang kini berstatus non aktif, Novel Baswedan.
Novel Baswedan menilai pemberhentian 57 pegawai KPK tersebut merupakan bukti bahwa KPK kini telah hilang wibawa.
Sebelumnya, artikel ini telah lebih dulu terbit di Pikiran Rakyat dengan judul "Pimpinan KPK Kekeh Pecat 57 Pegawainya, Novel Baswedan: Hukum Tak Ada Wibawanya".
Hal itu disampaikan dalam unggahan di akun media sosial pribadinya pada Kamis, 23 September 2021.
Baca Juga: Anies Baswedan Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 dengan Terus Meningkatkan Testing
"Bisa jadi yang dilakukan Pimpinan KPK adalah ingin beritahu kita bahwa hukum tidak ada wibawa," kata Novel Baswedan, dikutip dari akun Twitter @nazaqistsha.
Dia menambahkan bahwa para pimpinan lembaga antikorupsi tersebut berani melawan hukum, untuk menyingkirkan sejumlah pegawai KPK.
"Mereka tunjukkan berani melawan hukum, bertindak ilegal dan manipulatif, untuk singkirkan pegawai KPK tertentu," ujar Novel Baswedan.
Bahkan setelah Ombudsman dan Komnas HAM membeberkan temuannya, para pimpinan KPK tetap melanjutkan pemecatan pegawainya.
Baca Juga: Endang Mulyana Ternyata Sempat Tak Setuju Lesti Kejora Nikah Siri dengan Rizky Billar, Ini Alasannya
"Ketahuan dengan fakta dan bukti yang jelas dari lembaga lain, bisa tetap bergeming," ucap Novel Baswedan.
Dia juga menilai Pimpinan KPK saat ini merasa berada di atas Pemerintah, karena berbagai putusan terkait TWK tidak mereka gubris.
"Pimpinan KPK barangkali juga merasa di atas Pemerintah. Walaupun putusan MA katakan tindak lanjut TWK adalah wewenang Pemerintah, nekat buat SK Pemberhentian. Karena atasannya adalah langit-langit dan lampu?" tutur Novel Baswedan.
Dengan sikap seperti itu, pimpinan KPK saat ini disebut sebagai pimpinan paling berani sepanjang masa berdirinya lembaga antikorupsi tersebut.
"Ini masa Pimpinan KPK paling berani, tapi sayangnya justru berani melawan hukum." kata Novel Baswedan.***(Eka Alisa Putri/Pikiran Rakyat)
