JURNALSUMSEL.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan kepada warga di tujuh kabupaten yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) pilkada serentak, namun tetap memiliki hak suara dalam pemilih pilkada 2020.
Namun, dengan catatan pemilih agar segera untuk melakukan perekaman KTP.
Komisioner KPU Sumsel Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Hendri Almawijaya di Palembang mengatakan terdapat ada 30.000 jiwa yang belum memiliki KTP di Sumsel.
Namun mereka tetap punya hak suara, sementara jadwal pencoblosan tinggal menyisakan dalam tiga pekan lagi.
"Saat ini baru ada 50 persen di antaranya yang sudah melakukan perekaman KTP," kata Hendri yang dikutip Jurnal Sumsel dari Antara.
Baca Juga: BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 2 Tahap 3 Belum Masuk Rekening? Segera Lapor ke Sini Biar Cair
Baca Juga: 5 Persyaratan Wajib Dapatkan BLT Subsidi Upah Rp1,8 Juta untuk Guru Honorer
Menurut dia, mayoritas warga yang tidak memiliki KTP tersebut, merupakan kalangan pemilih pemula yang baru masuk usia 17 tahun atau baru pertama kali ikut pencoblosan pemilihan umum.
Sementara itu, KTP salah satu menjadi data penting untuk verifikasi ketika datang ke TPS, terutama bagi warga pemilik hak suara yang tidak masuk DPT dan DPTb.
Maka dari itu, Jika belum memiliki KTP, maka hanya dapat digantikan dengan surat keterangan dari Dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil), dengan syarat harus sudah melakukan perekaman.
Kemudian, pemilih hanya dapat mencoblos di TPS sesuai domisili daerah masing-masing.
Namun saat ini KPU bersama Disdukcapil di tujuh kabupaten pelaksana pilkada juga sedang menggalakkan program prioritas rekam serta cetak KTP untuk warga yang belum terdaftar dalam DPT.
Baca Juga: UU Ciptaker Beri Jaminan Bagi Buruh Kehilangan Pekerjaan? Simak Penjelasan Staf Presiden Berikut Ini
Baca Juga: 2,4 Juta Tenaga Honorer Akan Terima BSU Rp1,8 Juta, Segera Cek Link Berikut Ini untuk Menerima Bantu
KPU dan Disdukcapil bahkan terus melakukan jemput bola agar warga dapat merekam serta mendapatkan KTP.
Sehingga diharapkan tingkat partisipasi pemilih melebihi rasio 77,5 persen yang ditargetkan oleh KPU.
"Bukan Jadi alasan lagi yang tidak ada KTP, karena blanko di tujuh kabupaten itu cukup untuk melakukan pencetakan KTP," tutupnya.***