Network
Baca Juga: Dana Keluarga Akidi Tio di Bank Kurang dari Rp2 T, Polda Sumsel Lakukan Penyelidikan Lebih Lanjut
Selain itu Kemenkes juga meminta kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan untuk berkoordinasi dengan instansi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
Hal ini terkait pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB), serta masyarakat lainya yang belum memiliki NIK.
Dinas Kesehatan provinsi dan Kabupaten/Kota juga harus memastikan agar instansi dan perangkat daerah seperti Kantor Wilayah Kementerian dan Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Agama, UPT Kementerian/Lembaga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat jika ada masyarakat yang belum memiliki NIK.
Baca Juga: Papua Barat Catat 12 Kasus Varian Delta, Satgas Covid-19 Imbau Perketat Prokes
Dalam hal ini untuk pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di salah satu lokasi pelayanan yang telah disepakati.
Sedangkan, kebutuhan logistik vaksinasi Covid-19 untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK dapat mengoptimalkan ketersediaan di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.
Namun jika kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi Covid-19 belum mencukupi Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten/Kota dapat mengajukan usulan kebutuhan vaksin dan logistik kepada Kemenkes.***(Niknik Nurul Hotimah/PR Depok)
