JURNALSUMSEL.COM - Program vaksinasi Gotong Royong atau vaksinasi berbayar yang dilakukan pemerintah mendapat banyak kontra dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua KPK Firli Bahuri.
Firli Bahuri mewakili seluruh jajaran KPK juga tidak mendukung program vaksinasi Gotonf Royong yang dinilai memberatkan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Sebelumnya pemerintah diketahui membuka program vaksinasi Covid-19 yang dinamakan vaksinasi Gotong Royong melalui PT Kimia Farma.
Perusahaan swasta yang ikut program ini nantinya akan membeli vaksin kepada Kimia Farma untuk kemudian disuntikan pada karyawannya.
Polemik vaksin berbayar ini tentu disayangkan oleh masyarakat, karena pemerintah terkesan 'berbisnis' dalam keadaan ekonomi sulit.
Terkait hal ini, Firli Bahuri menyoroti penjualan vaksinasi berbayar untuk WNI ini dalam dua hal, yaitu soal efektifitas dan tata kelolanya yang memiliki risiko.
“KPK tidak mendukung pola vaksin GR (Gotong Royong) melalui Kimia Farma karena efektifitasnya rendah sementara tata kelolanya beresiko,” tutur Firli Bahuri dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu, 14 Juli 2021.