Network
Presiden KSPI Said Iqbal telah mengonfirmasi bahwa buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di 20 provinsi pada Selasa, 25 Agustus 2020 terkait penolakan akan Omnimbus Law dan pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19.
Beberapa provinsi yang diagendakan melakukan aksi unjuk rasa seperti Gedung Sate Bandung di Jawa Barat, Banten, Semarang, Jawa Timur, dan provinsi lainnya.
Baca Juga: SKB CPNS Kemenag Sumsel Digelar Virtual, Catat Jadwalnya!
Daerah lainnya juga adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu Riau, Batam, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Papua, dan sebagainya
"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat COVID-19 dan resesi ekonomi," kata Said Iqbal dalam pernyataannya di Jakarta, Senin 24 Agustus 2020.
Menurut Said Iqbal, Omnimbus Law merugikan buruh dengan menghapus Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) serta pemberlakuan upah perjam.
Baca Juga: Perusahaan di Sumsel Diminta Beri Data Peserta BPJS Ketenagakerjaan Penerima Bantuan Subsidi Upah
Menurut Said, undang-undang yang baru itu akan mengurangi nilai pesangon, penggunaan outsourching dan buruh kontrak dalam jangka waktu tidak dibatasi untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang panjang serta penghapusan beberapa jenis hak cuti.
Oleh karena itu, KSPI meminta agar pembahasan Omnimbus Law dihentikan dan pemerintah lebih fokus menyelesaikan dampak COVID-19.
Selain itu, sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berjualan di sekitar Banjir Kanal Timur (BKT) Jakarta Timur juga diagendakan menggelar unjuk rasa di Kantor Wali Kota Jakarta Timur di kawasan Pulo Gebang.
