Network
JURNALSUMSEL.COM - Polemik penghapusan angka kematian pada indikator penanganan Covid-19 di Indonesia mendapat banyak kritik dari berbagai pihak.
Namun, juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan sudah meluruskan kabar tersebut yang menyatakan angka kematian hanya tak digunakan sementara dalam indikator penanganan Covid-19.
Alasan dihapuskannya angka kematian akibat Covid-19 tersebut lantaran adanya kerusakan data karena laporan kematian di lapangan tidak valid.
Baca Juga: Kemenkes Siap Distribusikan 5 Juta Dosis Vaksin Moderna untuk Masyarakat Umum
Untuk itu, Pemerintah tengah memperbaiki data angka kematian Covid-19 di Indonesia karena terdapat sejumlah catatan yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan.
Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat di lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
"Pemerintah tidak menghapus atau meniadakan angka kematian dari penilaian level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G.Plate dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis siang.
Data angka kematian saat ini tengah diperbaiki, dan Johnny juga menyampaikan jika sudah rapi maka akan dimasukan kembali ke dalam indikator Penanganan Covid-19.
Angka kematian merupakan indikator penentu dalam menetapkan level PPKM selain laju penularan dan positivity rate. Untuk itu pemerintah diharapkan bekerja keras dalam melakukan harmonisasi data.
Baca Juga: Penyakit Virus Marburg, Kenali Penyebab, Gejala, dan Cara Pencegahannya
Menurut Johnny, pemerintah mendapati temuan input data berupa akumulasi angka kematian pasien Covid-19 pada beberapa pekan sebelumnya, sehingga tidak bersifat aktual. Hal ini menimbulkan distorsi dalam proses analisis suatu daerah.
Ia mengatakan pemerintah memutuskan untuk memperbaiki data tersebut dengan cara memilah data kematian real time pada hari terjadinya kematian pasien yang saat ini terakumulasi pada data kematian di pemerintah pusat.
Sementara menunggu data angka kematian rapi kembali, Johnny mengatakan pemerintah akan menggunakan indikator lain sebagai penilaian.
Seperti diungkapkan Juru Bicara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi, indikator lain yang dimaksud seperti tingkat pemanfaatan tempat tidur, kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, tracing, testing, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.***
