JURNALSUMSEL.COM - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara belum lama ini mengejutkan masyarakat terkait kasus korupsi dana bansos Covid-19.
Juliari P Batubara yang diamanahi Menteri Sosial sekaligus Wakil Bendahara Umum bidang Program, di PDIP itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bansos Covid-19 bersama dengan empat orang lainnya.
Dana yang dikorupsi oleh Juliari berjumlah cukup fantastis yakni Rp17 miliar.
Menanggapi kasus tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, akhirnya buka suara untuk menjawab sejumlah pertanyaan seputar penangkapan Juliari P. Batubara.
Baca Juga: Banpres BPUM BLT UMKM Diperpanjang 2021? Berikut Syarat, Cara Daftar, Cek Nama dan Ketentuannya
Baca Juga: BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 2 Tahap 6 Cair? Berikut 10 Cara Cek Penerimanya Melalui HP!
Hasto mengungkapkan jika dari awal dia telah memberi peringatan bagi kader-kadernya yang duduk di kursi pemerintahan agar tidak melakukan korupsi.
Hal tersebut diungkapkan Hasto pada 6 Desember 2020 sehari sesudah Juliari ditangkap KPK.
Hasto membeberkan titah partainya pada para kader.
“Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi. Kalau sudah menyangkut hal tersebut,” kata Hasto.
Baca Juga: CPNS 2021: Cara Membuat SK Penyetaraan Ijazah Bagi Lulusan Luar Negeri
Baca Juga: Cara Mudah Aktifkan Rekening Dana BSU BLT Kemendikbud Rp1,8 juta, Batas Waktu Sampai Juni 2021!
Bahkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri juga Minta kepada seluruh kadernya termasuk Mensos Juliari P Batubara yang mempunyai jabatan politik untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan.
“Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati (Soekarnoputri) selalu memberikan arahan kepada kadernya yang punya jabatan politik untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasan, tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi wajah pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi,” ujar Hasto.
Hasto juga mengatakan, bahwa partainya akan menghormati langkah-langkah hukum yang saat ini sedang diproses oleh KPK.
Ia juga menyerahkan sepenuhnya upaya KPK untuk terus melakukan proses hukum kasus tersebut ke meja hijau.
Baca Juga: BLT UMKM Belum Cair Juga? Ternyata Ini Faktor Penyebabnya
Baca Juga: Jelang Seleksi PPPK 2021. Begini Perbedaan Seleksinya dengan Tahun Sebelumnya
Hasto juga menambahkan, bahwa kasus penangkapan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara bisa menjadi pelajaran bagi seluruh kader-kader PDIP yang saat ini menduduki jabatan-jabatan politik.
Hasto juga menegaskan, bahwa partai PDIP tidak akan pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan para kadernya untuk menjauhi tindak pidana korupsi di setiap sekolah partai.
“Dalam tiga kali sekolah calon kepala daerah terakhir, bahkan PDIP selalu mengundang pembicara dari KPK terkait pentingnya membangun kesadaran dan semangat anti korupsi,” tuturnya.
“Seluruh anggota dan kader partai harus benar-benar mengambil pelajaran dari apa yang terjadi,” ucap Hasto.
Baca Juga: PPPK 2021: Pilih Jadi PNS atau PPPK? Perhatikan Perbedaan Keduanya Terlebih Dulu
Baca Juga: BSU BLT Guru Honorer Rp1,8 Juta Sudah Cair! Catat Dokumen Wajib yang Harus Dibawa ke Bank Penyalur
Uang tersebut diberikan oleh perusahaan rekanan yang telah ditunjuk sebagai pelaksana proyek pengadaan dan penyaluran Bansos Covid-19.
Mensos Juliari Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Selain Juliari, KPK juga menetapkan empat orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Diantaranya adalah MJS, AW, AIM, dan HS.
MJS dan AW adalah pejabat yang ditunjuk oleh Juliari sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) yang diduga menerima suap dari AIM dan HS yang merupakan tersangka pemberi suap.
Sebelumnya, artikel ini telah tayang lebih dulu di Potensi Bisnis dalam judul "Terungkap! Megawati Minta Ini ke Mensos Juliari dan Para Kader PDIP yang Punya Jabatan Politik".***(Tim Potensi Bisnis 1/Potensi Bisnis)