Network
JURNALSUMSEL.COM- Konflik di Laut Natuna Utara yang dilakukan China semakin hari semakin memanas saja.
Hal ini disebabkan ketegangan yang terjadi antara China dengan negara-negara Asia Tenggara terus meningkat.
Diketahui, masing-masing kubu menyiapkan diri untuk kemungkinan perang di Laut Natuna Utara.
Apalagi, saat ini China membangun pangkalan militer di Kepulauan Spratly, Vietnam dan Filipina juga diam-diam melakukan hal yang serupa.
Ketika militer China menggelar latihan perang di Laut Natuna Utara, militer Amerika Serikat (AS) juga tidak mau kalah.
Baca Juga: Putra Sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka Resmi Menjadi Wali Kota Solo
Baca Juga: Dibidik Oleh Pemerintahan China, Aplikasi Clubhouse Meningkatkan Tingkat Keamanannya
Tak hanya itu, AS turut mengundang Inggris, Prancis, India, dan Jepang untuk unjuk gigi di Laut Natuna Utara.
Memang, China selalu berambisi untuk menguasai seluruh area Laut Natuna Utara lewat nine dash line.
Presiden China Xi Jinping menempuh segala cara demi mewujudkan ambisi itu, sekalipun dengan mengingkari janjinya sendiri.
Peneliti dari Freeman Spogli Institute for International Studies Universitas Stanford, Oriana Skylar Mastro menyebut pemerintah China memang sering mengeluarkan pernyataan yang saling bertolak belakang.
Sebelumnya, China menyatakan pihaknya siap berkomitmen mengikuti resolusi damai terkait konflik Laut Natuna Utara.
Baca Juga: Laut Natuna Utara Berpotensi Diterjang Gelombang 7 Meter! BMKG Beri Peringatan Bagi Masyarakat
Baca Juga: Disebut SBY Ingin Kudeta Partai Demokrat, Moeldoko: Jangan Menekan Saya
Menteri Luar Negeri China pernah menegaskan pada Juli 2020 bahwa China tidak akan berupaya mencari cara untuk menjadi kekaisaran maritim.
Menteri Luar Negeri China tersebut memastikan akan memperlakukan negara tetangga atas dasar kesetaraan.
Namun, anehnya Presiden China Xi Jinping malah begitu sering melontarkan tanggapan yang menunjukkan betapa besarnya ambisi China untuk menguasai Laut Natuna Utara.
Setidaknya, 42,7 persen dari komentar-komentar Presiden Xi Jinping terkait Laut Natuna Utara bersifat kompetitif dan ambisius.
"Masih ada alasan tambahan untuk mengabaikan pernyataan kooperatif (damai) Xi Jinping: reputasi buruk soal ketidakjujuran," kata Oriana, seperti dikutip Jurnal Sumsel dari The Interpreter.
Baca Juga: Mantan Penasihat AS Sebut Donald Trump: Ingin Bunuh Presiden Suriah al-Assad
Baca Juga: Heboh Jeffry Reksa Sunat, Benarkah Akan Jadi Mualaf Demi Nikahi Putri Delina?
Pada September 2015 atau enam tahun yang lalu, Presiden Xi Jinping sempat mengeluarkan pernyataan sikap di Gedung Putih, Washington DC, AS.
Presiden Xi Jinping berjanji tidak akan 'memiliterisasi' pulau-pulau buatan China yang tengah dibangun di Laut Natuna Utara.
Kala itu, Presiden Xi Jinping mengatakan, aktivitas konstruksi yang sedang dijalankan China tidak menargetkan ataupun berdampak pada negara manapun.
"Dan China tidak berusaha untuk mengejar proses militerisasi," ujar Xi Jinping menambahkan.
Akan tetapi, janji yang diucapkan oleh Presiden Xi Jinping terkait Laut Natuna Utara tidak begitu spesifik dan jelas.
Baca Juga: Joe Biden Batalkan Kebijakan Trump, Benarkah AS Aktifkan Kembali Bantuan Untuk Palestina?
Presiden Xi Jinping tidak menyebut bahwa pihaknya akan membekukan kegiatan pengerukan, pembangunan pulau, atau aktivitas lainnya di Laut Natuna Utara.
Sehingga, istilah 'militerisasi' yang digunakan Presiden China Xi Jinping itu pun tidak dapat dijelaskan secara gamblang.***
