Network
"Melalui jumlah orang yang ditesting, kita dapat mengetahui positivity rate di setiap daerah. Olehnya itu, jumlah kematian dan jumlah orang yang ditesting harusnya dijadikan sebagai variabel dalam menentukan level PPKM," ujarnya.
Syarief Hasan menilai bahwa langkah yang diambil pemerintah dengan menghilangkan indikator angka kematian dalam penilaian PPKM menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan Covid-19.
"Langkah ini menunjukkan pemerintah tidak mampu mengendalikan Covid-19. Kurang mampu membangun komunikasi dengan daerah dan tidak memiliki sistem databasesatu pintu terkait data Covid-19 di daerah. Sehingga, data kematian tidak update," kata Syarief Hasan.***(Mutia Yuantisya/Pikiran Rakyat)
