Network
JURNALSUMSEL.COM - Baru-baru ini pemerintah kabarnya menghapuskan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19.
Penghapusan angka kematian akibat Covid-19 tersebut disinyalir menyebabkan kerusakan data.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan terkait penghapusan angka kematian akibat Covid-19 tersebut diberlakukan di 26 kota dan kabupaten yang turun level saat PPKM.
Baca Juga: Jangan Beri Makan Kucing Liar di Negara Ini Loh, Bisa Kena Denda 2 Juta Rupiah
Namun, nampaknya kabar penghapusan angka kematian ini mendapat kritikan, lantaran pemerintah dinilai gagal dalam menangani sistem input data.
Kritikan tersebut datang dari Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan yang sangat menyesalkan langkah pemerintah yang mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian PPKM.
Menurutnya, indikator angka kematian akibat Covid-19 harusnya menjadi salah satu landasan dalam menentukan level dan implementasi PPKM di berbagai daerah.
Sebelumnya, artikel ini telah lebih dulu terbit di Pikiran Rakyat dengan judul "Angka Kematian Covid-19 Indonesia Dilenyapkan, Demokrat Berang".
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, angka kematian harian pada hari pertama perpanjangan PPKM, yaitu pada Selasa, 10 Agustus 2021, mencapai 2.048 kasus dengan total kasus menjadi 110.619 kasus kematian akibat Covid-19.
Sementara itu, kasus positif harian mencapai 32.081 kasus dari 99.387 orang yang dites.
Oleh sebab itu, harusnya angka tersebut menjadi acuan dalam menentukan PPKM Level 4 dan 3 di daerah-daerah yang memiliki kasus positif dan kematian cukup tinggi.
Syarief Hasan menilai bahwa pemerintah seharusnya memperbaiki kualitas data, bukan menghilangkan indikator angka kematian.
"Jika masalahnya adalah data kematian yang tidak update, maka seharusnya kualitas datanya yang ditingkatkan, bukan data kematiannya yang tidak digunakan sebagai indikator dalam menentukan level dari PPKM," katanya.
Baca Juga: Berikut Ini Kondisi atau Komorbid yang Berisiko Tinggi Terkena Covid-19 Berat
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menyebutkan bahwa angka kematian merupakan indikator yang harus ada dalam penilaian pembatasan.
"Dari angka kematian, kita dapat mengetahui seberapa besar dampak dari penyebaran Covid-19 di daerah-daerah. Sehingga, kita bisa mengambil sikap untuk melakukan pembatasan-pembatasan sesuai dengan perkembangan angka kematian dan angka positif harian," ucap Syarief Hasan.
Dilansir dari MPR RI, Kamis, 12 Agustus 2021, Syarief Hasan menilai bahwa tidak hanya indikator kematian, indikator jumlah orang yang ditesting juga perlu dijadikan variabel dalam menentukan pembatasan.
Baca Juga: Ini Bahayanya Jika Menghangatkan Nasi Seharian
"Melalui jumlah orang yang ditesting, kita dapat mengetahui positivity rate di setiap daerah. Olehnya itu, jumlah kematian dan jumlah orang yang ditesting harusnya dijadikan sebagai variabel dalam menentukan level PPKM," ujarnya.
Syarief Hasan menilai bahwa langkah yang diambil pemerintah dengan menghilangkan indikator angka kematian dalam penilaian PPKM menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan Covid-19.
"Langkah ini menunjukkan pemerintah tidak mampu mengendalikan Covid-19. Kurang mampu membangun komunikasi dengan daerah dan tidak memiliki sistem databasesatu pintu terkait data Covid-19 di daerah. Sehingga, data kematian tidak update," kata Syarief Hasan.***(Mutia Yuantisya/Pikiran Rakyat)
