Network
JURNALSUMSEL.COM- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin melakukan pertemuan bilateral, di Istana Merdeka, Jakarta, Pada Jumat 5 Februari 2021.
Dalam petemuan tersebut Presiden Jokowi dan PM Malaysia Muhyiddin Yassin membahas sejumlah topik isu kawasan dan global.
Salah satu yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah kondisi politik di Myanmar.
Presiden Jokowi dan PM Malaysia Muhyiddin Yassin sepakat untuk memberikan perhatian khusus pada perkembangan politik di Myanmar.
Presiden Jokowi dan PM Muhyiddin meminta kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) masing-masing untuk mendorong pertemuan khusus para Menlu ASEAN.
Baca Juga: Ujian Nasional (UN) Resmi Dihapus, Ini Opsi Penggantinya
Baca Juga: Fluktuasi Naik Turun Saham Bank Syariah Indonesia Pasca Peresmian oleh Jokowi, Beli atau Tahan?
“Sebagai satu keluarga, kita minta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan Chair of ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus Menlu ASEAN mengenai perkembangan Myanmar,” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama dengan PM Muhyiddin Yassin, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI.
Kedua pemimpin itu juga menyampaikan harapannya agar perbedaan politik yang terjadi di Myanmar dapat diselesaikan di dalam koridor hukum.
“Kita prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar dan kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa hal itu harus dilakukan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN.
Baca Juga: PBB Akan Melakukan Segala Cara Untuk Menggagalkan Kudeta Militer Myanmar
Baca Juga: Mencari Asal Usul Covid-19, WHO Akan Teliti Gua Kelelawar di China
Sehingga penting bagi semua negara anggota untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN, terutama prinsip rule of law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional.
Senada dengan Presiden Jokowi, PM Malaysia Muhyiddin Yassin juga mendukung digelarnya pertemuan para Menlu ASEAN.
PM Muhyiddin mengatakan, Malaysia juga akan memandang serius keadaan politik yang terjadi saat ini di Myanmar.
Menurut Muhyiddin kudeta di Myanmar dinilainya sebagai sebuah langkah kemunduran dalam proses demokrasi di Myanmar.
“Kerusuhan politik di Myanmar dikhawatirkan dapat memengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan,” ujar PM Muhyiddin.
Baca Juga: Kota Bogor Berlakukan Ganjil Genap di Akhir Pekan, Bima Arya: Untuk Mengurangi Mobilitas Warga
Baca Juga: The Penthouse Season 2: Cheon Seo Jin Kembali dengan Sifatnya yang Lebih Kejam dan Licik!
Sebelumnya, diketahui bahwa kondisi politik Myanmar sedang memanas, dimana pihak militer melakukan kudeta dengan menahan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint serta pejabat politik yang menentang kekuasaan militer.
Adapun, latar belakang kudeta tersebut disebabkan pihak militer Myanmar menuduh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) telah melakukan kecurangan pada pemilu November 2020 silam.***
