Network
Ia menegaskan pula bahwa kekuasaan yang diberikan kepada kepala daerah semestinya dipergunakan sesuai dengan keinginan negara, keseriusan aparat penegak hukum, dan komitmen kepala daerah untuk memberantas korupsi.
“Jarang sekali terjadi di negeri ini tersangka korupsi dilantik sebagai pajabat. Ada kesan, seolah-olah dia (Walikota Rahma) menganggap berkuasa penuh sehingga merasa tidak ada masalah melantik pejabat dengan status tersangka,” tegasnya.
Boyamin meyakini bahwa masih banyak ASN yang bersih dan pantas untuk menduduki jabatan di suatu pemerintahan.
“Kok, kayak tidak ada orang lain yang lebih baik, dan seakan-akan ASN itu jika tidak dilantik besok akan kiamat,” sambungnya.
Baca Juga: Tak Banyak yang Tahu, 5 Makanan Ini Ternyata Bisa Meningkatkan Kesehatan Mental
Baca Juga: 5 Cara Menghilangkan Bau Mulut Tidak Sedap yang Wajib Dicoba!
Menanggapi kritik dan polemik tersebut, Walikota Tanjungpinang Rahma mengatakan bahwa pelantikan terhadap seluruh pejabat tersebut, termasuk yang sedang tersandung kasus hukum, sudah sesuai dengan prosedur dan pertimbangan yang matang.
“Kami lebih mengedepankan asas praduga tidak bersalah, ujar Rahma.
Diketahui, bahwa pejabat yang tersandung kasus korupsi dan dilantik menjadi pejabat oleh Walikota Rahma tersebut bernama Yudi Ramdani.
Yudi ditetapkan sebagai tersangka saat dirinya menjabat sebagai Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang.***
