Network
JURNALSUMSEL.COM- Indonesia dikabarkan mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk setuju atas rencana aksi kudeta militer di Myanmar.
Tidak hanya itu, beredar kabar Indonesia menyetujui diadakannya pemilihan ulang di Myanmar dengan pengawasan untuk memastikan pihak militer tetap adil dan inklusif.
Kabar Indonesia terhadap konflik di Myanmar inipun mendapatkan protes dari pengunjuk rasa di Myanmar.
Informasi ini didapat dari laporan dua pejabat senior yang mengatakan kepada Reuters, pemerintahan yang diplomatis harus fokus pada pencegahan pertumpahan darah.
Pemerintahan diplomatis juga harus membantu militer untuk menghormati komitmen untuk mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.
Baca Juga: Bantah Menlu Retno Marsudi Berkunjung ke Myanmar, Kemenlu RI : Bukan Waktunya
Baca Juga: Presiden Jokowi Minta UU ITE Direvisi, Fahri Hamzah: Selamat Bekerja DPR RI
Dua pejabat senior tersebut juga mengatakan bahwa Indonesia berencana meminta ASEAN untuk memfasilitasi dialog antara militer dan pengunjuk rasa.
Selain itu, kabar tersebut diperkuat adanya kabar dari Juru Bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, akan membuka opsi untuk berkunjung ke Myanmar.
“Menlu RI membuka opsi melakukan kunjungan di Nay Pyi Taw untuk mencari solusi di tingkat kawasan, dalam hal ini ASEAN. Rencana ini disusun dengan terus mempertimbangkan perkembangan situasi di Myanmar,” ujarnya dalam jumpa pers virtual.
Namun, Teuku Faizasyah membantah tudingan tentang Indonesia yang mendukung kudeta militer di Myanmar.
Teuku Faizasyah menegaskan bahwa posisi Indonesia terhadap konflik di Myanmar itu tidak berubah.
Baca Juga: Junta Militer Berkuasa di Myanmar, Muslim Rohingnya Takut: Tindakan Kekerasan Berlanjut
“Posisi Indonesia tidak berubah. Dari awal perkembangan politik di Myanmar, Indonesia sudah mengeluarkan satu pernyataan jelas, kami khawatir akan situasi di Myanmar dan mengingatkan kembali agar prinsip ASEAN digunakan dalam penyelesaian situasi di sana,” kata Teuku Faizasyah.
Diketahui, sampai saat ini gejolak di Myanmar masih belum mereda sejak militer Myanmar mengkudeta pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021.
Ketegangan rakyat dan pihak militer kian meningkat dan sejumlah negara memberikan respons keras.
Bahkan, beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat pun menjatuhkan sanksi untuk jenderal militer Myanmar yang dinilai sebagai dalang di balik kudeta.***
