JURNALSUMSEL.COM – Digitalisasi UMKM merupakan bentuk realisasi dari dua agenda besar RI saat ini, yaitu agenda pemulihan ekonomi nasional dan agenda transformasi digital.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.
Selain penguatan ekosistem UMKM, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ekosistem digital, khususnya e-commerce.
Baca Juga: BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 2 Tahap 3 Belum Masuk Rekening? Segera Lapor ke Sini Biar Cair
Baca Juga: Jelang Pendaftaran Seleksi CPNS 2021: Berikut Prediksi Formasi yang Sering Dibuka, Cek Linknya!
Penguatan ekosistem digital didukung melalui sejumlah regulasi, seperti menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem elektronik.
Pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur 4G, memperkuat sistem logistic nasional, memperkuat keamanan siber dan perlindungan data terutama data pribadi, dan menciptakan fair playing field.
Airlangga juga mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695,2 triliun yang digunakan untuk pengendalian pandemi kesehatan sebesar Rp87,5 triliun, dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp607,5 triliun.
Baca Juga: Dana Intensif Kartu Prakerja Belum Cair, Cek 3 Masalah yang Sering Terjadi
Baca Juga: Jokowi Perkirakan Vaksin di Indonesia Diberikan di Akhir Desember 2020 atau Awal Januari 2021
Dilansir Jurnal Sumsel dari Antara, dukungan bagi UMKM disiapkan sebesar Rp123,46 triliun dari alokasi tersebut.
Dana itu direalisasikan dalam bentuk subsidi bunga, penjaminan kredit, relaksasi pajak, dan bantuan produktif.
Menurut Menko Airlangga, pemerintah menyiapkan berbagai kemudahan bagi UMKM melalui RUU Cipta Kerja.
Baca Juga: KABAR GEMBIRA! Pencairan BLT untuk Guru Honorer. Berikut Syarat dan Alurnya
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2021 Akan Dibuka. Simak Persyaratan dan Cara Mendaftar di BNP2TKI
Seperti pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro dan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil, pembebasan biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil, penyederhanaan proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, dan penggunaan kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai jaminan kredit program.
Selain itu, ada juga prioritisasi produk/jasa usaha mikro dan kecil dan koperasi sedikitnya 40 persen dalam pengadaan barang /jasa pemerintah, pemberian insentif pajak penghasilan bagi usaha mikro dan kecil, serta pendampingan seperti dukungan manajemen, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana termasuk digitalisasi.
Menko Airlangga berharap, semua upaya yang dilakukan mampu merealisasikan potensi ekonomi digital Indonesia sebesar 124 miliar dollar AS di tahun 2025, menuju tercapainya visi Indonesia maju di tahun 2045. ***