Kedapatan Lakukan Pungli di Sekolah, Pemprov Sumsel Ancam Beri Tindakan Tegas Sampai Copot Jabatan

- 5 November 2020, 07:15 WIB
Ilustrasi:  pungli
Ilustrasi: pungli /Istimewa/

JURNALSUMSEL.COM - Komite Sekolah dilarang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap murid dan wali murid di Sekolah-sekolah wilayah Sumatera Selatan, karena telah melanggar aturan.

Auditor Madya Inspektorat Provinsi Sumsel Rini Hartini menyatakan bila ada murid dan wali murid masih dipungut juga, silahkan laporkan Saber pungli pemprov sumsel.

Menurutnya, jika ada orangtua yang diminta pungutan oleh sekolah, bisa melaporkan ke Inspektorat, harus disertakan alat bukti dan pelapornya harus jelas.

"Laporan juga bisa dilakukan ke Saber Pungli call center 081275342016 dan 08117423234, atau ke Instagram saber pungli_sumsel," ucapnya dilansir dari RRI.

Baca Juga: 10 Manfaat Sari Kurma Jika Rutin Dikonsumsi, Bisa Membersihkan Usus sampai Mengatasi Kanker

Baca Juga: Wilayah Palembang dan Sekitarnya Berpotensi Hujan Ringan, Prakiraan Cuaca 5 November 2020

Rini Juga menyampaikan hal itu, ketika saat melakukan sosialisasi yang bertajuk 'Ayo Membangun Bangsa Stop Pungli, Cegah Lawan dan Laporkan'.

Sosialisasi ini dilakukan oleh Satgas Saber Pungli UPP Sumsel di SMAN 5 Palembang, Rabu 4 November 2020.

"Yang disebut pungli itu dilakukan sekolah dalam bentuk uang, yang ditentukan jangka waktu, jumlah dan sifatnya wajib mengikat," tambah Rini.

Kemudian Rini melanjutkan, berbeda dengan sumbangan yang bentuknya uang, barang, jasa, dan sifatnya sukarela. Itu murni dari orangtua.

Baca Juga: 5 Rekomendasi Film Horor Terbaik di Tahun 2020, Jangan Nonton Sendirian!!!

Baca Juga: 4 Aplikasi Mengubah Suara Menjadi Teks di Android

"Bantuan uang, barang, jasa, sifatnya sukarela tapi dari pemangku kepentingan. Dan bantuan itu ada kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan," ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, Rini menjelaskan aturan pengelolaan dana dan penggalakan dana. Jangan sampai kepala sekolah dan komite terlibat melakukan pungutan.

Sebab penggalangan dana pendidikan sesuai aturan.

"Memang ada laporan dari beberapa sekolah di Palembang yang melakukan pungli. Itu sudah kita tindak lanjuti. Ada sanksi berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2010. Sanksinya bisa dicopot, penurunan pangkat, tergantung kesalahan mereka," tegasnya.

Baca Juga: Sejarah Jalan Malioboro, Ikonik Kota Yogyakarta yang Nyaman untuk Disinggahi

Baca Juga: Yamaha Telah Siagakan Satu Nama Pengganti Valentino Rossi pada MotoGP Eropa 2020

Karena itu, Rini mengimbau kepada kepala sekolah di lingkungan Pemprov Sumsel jangan sampai mereka melakukan pungutan.

"Di aturan tidak boleh ada pungutan. Yang boleh sumbangan dan bantuan," dia mengingatkan.***

Editor: Mula Akmal

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x