Network
JURNALSUMSEL.COM – Dalam menekan angka kemiskinan di Palembang, Sumatera Selatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang melibatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan setempat.
Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan, angka kemiskinan di Bumi Sriwijaya ini masih cukup tinggi.
"Untuk menekan angka kemiskinan tidak mungkin hanya mengandalkan satu OPD, yakni Dinas Sosial saja," ujar Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, seperti dikutip Jurnal Sumsel dari Antara.
Baca Juga: Guru Honorer Jangan Harap Dapat BSU BLT Kemendikbud, Jika Tidak Memenuhi 5 Syarat Ini
Baca Juga: Kenapa BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 2 Diprediksi Hingga Tahap 6?
Fitrianti Agustina menegaskan, Pemkot Palembang berupaya keras menurunkan angka kemiskinan yang sekarang ini sekitar 10 persen menjadi satu digit, sesuai target yang diharapkan.
Wakil Wali Kota Palembang mengatakan, untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, membutuhkan koordinasi dan konsolidasi antar OPD di jajaran Pemkot Palembang.
Caranya, melalui berbagai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan warga kota setempat.
Baca Juga: Benarkan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 2 Tahap 6 Segera Cair? Coba Perhatikan Penjelasan Ini
Baca Juga: Apa Pandangan Para Habib Terkait Viral Adzan Hayya Alal Jihad!
Pihaknya telah menjalankan sejumlah program untuk menanggulangi masalah kemiskinan di “Kota Pempek” itu dalam beberapa tahun terakhir.
Ia juga mengatakan, untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan dengan baik selama ini lebih efektif dan mengikat, diperkuat dengan peraturan wali kota (perwali).
Menurut Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, perwali bisa menjadi dasar hukum untuk membuat kegiatan penanggulangan kemiskinan yang lebih baik dan efektif bersama seluruh OPD. ***
