Network
Jangan sampai data calon penerima gelombang pertama dapat, tapi gelombang kedua dapat lagi padahal dia sudah berdaya. Atau data calon penerima di gelombang pertama itu, tidak masuk tapi digelombang kedua masuk. Ini bisa saja terjadi," sambung Abdul dalam Webinar, Jakarta, Selasa 10 November 2020 lalu.
Tak hanya itu, pencocokan atau perubahan data pun harus mendapat persetujuan dari Bupati atau Walikota daerah setempat.
Setelah pencocokan tersebut, pihak Dinas sosial kembali melakukan verifikasi kembali dengan data base yang mereka miliki.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Tahap 2 Sudah Cair. Berikut Cara Mengecek Melalui Web-WA
Baca Juga: Jadwal dan Klasemen MotoGP 2020, Mampukah Joan Mir Mengunci Gelar Juara Dunia di Valencia?
Jadi, distribusi BLT gelombang kedua harus melalui verifikasi data untuk memastikan berapa alokasi anggaran yang mereka miliki dan bisa dialokasikan untuk BLT gelombang 2.
"Prosedur seperti itu menjadi hal yang membuat pendistribusian BLT terhambat. Kita harus kejar dengan pendamping yang kita punya untuk kita kejar agar bisa terealisasikan. Meskipun ada beberapa desa yang sudah habis tersalurkan," kata Abdul.
Selain persoalan perubahan data calon penerima, perkara Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pun menjadi faktor lain.
Abdul menjelaskan, salah satu masalahnya ini karena uang APBDes sudah habis.
"Untuk alokasi Oktober dan November (2020) memang agak terlambat, tidak secepat BLT Dana Desa di tahap pertama. Kenapa banyak masalah, pertama masalahnya sebagian besar duitnya sudah habis. Jadi mungkin mereka punya program lain selain BLT dana Desa di tahap pertama," ucap Abdul.
