Network
JURNALSUMSEL.COM – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar,mengatakan kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan bupati terpilih SabuRaijua, Orient Patriot Riwu Kore, merupakan pertama kalinya selama penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.
Diketahui sebelumnya, bupati terpilih Sabu Raijua, Riwu Kore memiliki dua kewarganegaraan, yaitu Indonesia dan Amerika pada saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.
Dia mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Sabu Raijua 2020 bersama Thobias Uly sebagai calon bupati, dengan mendapat dukungan dari partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra.
“Kami memang bertemu dengan persoalan hukum yang belum pernah terjadi selama proses Pilkada,” kata Fritz Edward, dalam keterangan pers dari Gedung Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta, Kamis, 4 Februari2021, dilansir dari Antara.
Karena pelanggaran tersebut, Fritz Edward Siregar meminta Menteri Dalam Negeri agar menunda pelantikan Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua itu.
Baca Juga: Presiden RI Joko Widodo Tidak Akan Membalas Surat AHY Soal Kudeta Kekuasaanya di Partai Demokrat
Baca Juga: Attack on Titan Kolaborasi Dengan Game Free Fire, Aksi Nyata Strategi Penutup di Musim Terakhir
Dia pun menjelaskan alasan Bawaslu merekomendasikan penundaan pelantikan terhadap bupati dan wakil bupati terpilih Sabu Raijua.
Hal tersebut karena pihak-pihak penyelenggara Pilkada masih mengembangkan pembahasan terkait dasar hukum yang dapat disangkakan kepada Riwu Kore.
Selain itu, tugas-tugas Bawaslu terhadap pengawasan Pilkada berakhir pada saat penetapan kepala daerah terpiliholeh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang tercantum pada pasal 13 dan pasal 20 UUNomor 10/2016 tentang Pilkada.
