Network
JURNALSUMSEL.COM – Pakar ekonomi alias ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof. Didik Rachbini menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai 'Raja Utang' lantaran tidak bisa mengendalikan keuangan negara.
Walaupun dibantu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden Jokowi tampaknya membiarkan utang terus menumpuk dan tak kunjung diantisipasi. Inilah yang membuat Prof. Didik Rachbini memberi gelar 'Raja Utang' kepada Presiden Jokowi.
Prof. Didik Rachbini menuding pemerintahan Presiden Jokowi mulai 'ugal-ugalan' dalam mengontrol keuangan negara sejak 2019, menjelang periode kedua Presiden Jokowi yang dikenal dengan Kabinet Indonesia Maju.
Sebagaimana dikabarkan Galamedianews.com dalam artikel "Sebut Pemerintah Ugal-ugalan, Ekonom Senior INDEF Juluki Pemerintahan Jokowi sebagai Raja Utang", Presiden Jokowi sudah terlalu banyak menyembunyikan utang.
Alhasil, utang-utang yang membengkak gara-gara pemerintahan Presiden Jokowi nyaris tidak dipermasalahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Baca Juga: Keren! Berkaca dari Arab dan Portugal, Indonesia Juga akan Membuat Taman Panel Surya di Bagian Timur
Baca Juga: Bikin Merinding, Sebelum Meninggal Syekh Ali Jaber Berwasiat Mengenai Surat Al Mulk
"Pemerintah ugal-ugalan. Sejak 2019 zaman Jokowi utang itu terus bertumpuk-tumpuk tidak pernah dikendalikan," ujarnya dalam diskusi daring Pergerakan Indonesia Maju (PIM) bertajuk 'Outlook 2021: National Economic Outlook', Kamis 14 Januari 2021.
"Ini disembunyikan Rp 921,5 triliun, tidak dibahas di DPR, tetapi yang dibahas Rp 446,3 triliun SBN (Surat Berharga Negara). Sedangkan Rp 475,2 triliun untuk membayar jatuh tempo," ungkapnya.
Negara ini makin otoriter, pada tahun 2020 tanpa persetujuan DPR tidak apa-apa, utang diteruskan hingga Rp 1530,80 triliun. Mengubah utang tidak ada woro-woro di DPR, senyap," imbuhnya.
Atas dasar itu, Didik menyatakan bahwa rezim Jokowi pantas disebut sebagai pemerintahan yang menjadi raja utang.
"Jadi, Jokowi ini raja utang, pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang," tegasnya.
Mirisnya, kondisi tersebut tidak bisa diubah oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan seakan kehabisan akal untuk membereskan beban negara yang yang kunjung selesai tersebut.
Baca Juga: Ternyata Olahraga Ini Dianjurkan Saat Menstruasi, Bisa Mengurangi Risiko Penyakit Berbahaya!
Baca Juga: Misi Pencarian Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Hari Kedelapan Difokuskan pada Hal Ini
"Menteri Keuangan Sri Mulyani ngerti, ini bukan tidak ngerti. Tapi dia tidak bisa apa-apa dengan tekanan politik. Jadi kalau kita kritik dia marah-marah, salah dia," ujar Didik.
Selain Didik, narasumber lain yang hadir secara virtual di antaranya Managing Director PEPS, Anthony Budiawan; jurnalis senior sekaligus mantan Dirut PLN, Dahlan Iskan; ekonom Rizal Ramli; pengamat AEPI, Salamudin Daeng; Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Philips K Widjaya; dan Ketua Umum DN-PIM, Din Syamsuddin.*** (Dicky Aditya/Galamedia News)
