Network
Baca Juga: Hati-Hati Penipuan! Pengambilan Dana BLT UMKM Rp2,4 Juta Tidak Dapat Diwakilkan
"Sesuai survei KPK di 2018, harapan donatur kepada kepala daerah adalah kemudahan perizinan, ikut tender proyek pemerintah, keamanan menjalankan bisnis, kemudahan akses donatur atau kolega menjabat di pemerintahan daerah atau BUMD, hingga kemudahan akses menentukan peraturan daerah," ucapnya saat dihubungi.
Menurutnya, donatur yang mendukung kepala daerah tersebut juga berharap menjadi prioritas bantuan langsung, serta prioritas dana bantuan sosial (bansos) atau hibah APBD.
Dia menjelaskan ada lima modus korupsi kepala daerah. Pertama, intervensi dalam kegiatan belanja daerah mulai dari Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), pengelolaan kas daerah, pelaksanaan hibah, bantuan sosial (bansos), dan program pengelolaan aset hingga penempatan anggaran pemerintah daerah (pemda) di BUMD.
Kedua berupa intervensi dalam penerimaan daerah, mulai dari pajak daerah atau retribusi, pendapatan daerah dari pusat, sampai kerjasama dengan pihak lain. Ketiga dalam aspek perizinan, mulai dari pemberian rekomendasi, penerbitan perizinan, sampai pemerasan.
Keempat benturan kepentingan dalam proses PBJ, mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan perangkapan jabatan.
"Serta kelima penyalahgunaan wewenang, mulai pengangkatan dan penempatan jabatan orang dekat, hingga pemerasan saat pengurusan rotasi, mutasi, atau promosi ASN," katanya.
Sementara itu, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Alfitra Salam mengatakan Pilkada di tengah pandemi membuka peluang lebar terhadap praktik politik uang.
Baca Juga: Kampanye Online Belum Jadi Primadona pada Pilkada 2020
"Potensi politik uang saat pandemi karena calon kepala daerah memiliki waktu kampanye yang terbatas, sehingga dana kampanye berkurang," jelasnya
