Network
"Karena mahalnya biaya politik, ada uang yang harus dikeluarkan. Pilihannya ada dua, Dia seorang pengusaha atau ada support dari pengusaha," jelasnya.
Kalau pengusaha, sambung Tama, Dia harus mengembalikan uangnya. Kalau disupport cukong, dia harus mengembalikan biaya promosi ketika dia menjabat.
Baca Juga: Hasil Perolehan Suara Sementara 7 Artis yang Ramaikan Pilkada 2020, Sahrul Gunawan Berpeluang
"Entah bicara konsesi, izin atau bicara soal tender atau proyek itu bentuk yang common bisa terjadi," katanya.
Beberapa item mahalnya biaya politik, menjadi faktor dampak pertama terjadinya korupsi. Pertama ialah membeli perahu atau partai dimana dia menjadi kandidat.
"Banyak kepala daerah yang dimintai uang oleh partai. Kenapa dia mahal dapatkan tiket harus bayar, harusnya partai menentukan kader terbaiknya," katanya.
Kedua yaitu biaya untuk tim sukses, dimana tim sukses harusnya digawe oleh orang partai, jikalau infrastruktur partai tersebut bagus. Ketiga dana survey dan membuat event. Keempat, uang saksi di TPS.
"Kelima Kampanye, karena itulah yang kemudian keluar banner dengan perinciannya yang menjadi pelaporan terakhir. Disitu dana kampanye penyebab secara tidak langsung biaya politik jadi mahal," katanya.
Tama juga mengatakan kampanye online punya kemudahan dan keterbatasan juga, mungkin kemudahan dalam menekan biaya tapi keterbatasannya hanya menyasar mereka yang melek teknologi.
"Bicara kampanye online ada kemudahan menekan biaya, tapi banyak keterbatasan konteksnya hanya menyasar mereka yang punya gadget. Bagaimana dengan petani yang ada di pojok sana," jelasnya.
Senada diungkapkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang menyatakan tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah berhubungan erat dengan kecenderungan kepala daerah terpilih untuk membalas jasa atas dukungan dana dari donatur sejak proses pencalonan, kampanye, sampai pemungutan suara.
