Network
Bima juga menjelaskan agar dalam waktu dekat jumlah tersebut bisa segera dilengkapi, sehingga seluruh peserta PPPK yang telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus dapat segera ditetapkan NIPnya.
Adapun terkait kebijakan pengangkatan PPPK tahap I tahun 2019 sendiri, ada tiga dasar hukum yang mengatur hal tersebut yakni, Permenpan No.70 tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK.
Baca Juga: Jadwal Acara Trans TV 5 Desember 2020, Jangan Lewatkan Film Bioskop Premium Rush
Baca Juga: Setelah Penetapan NIP CPNS 2019, Peserta Wajib Mengikuti Tahapan Ini Jika Ingin Resmi Jadi PNS
Serta Permenpan No.71 dan No.72 mengenai pemberian kuasa pengangkatan dan juga tentang perubahan atas Menteri Pendayagunaan Aparathr Negara Reformasi dan Biokrasi.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Deputi Mutasi Kepegawaian Aris Windiyanto juga menjelaskan mengenai tujuh tahapan pengadaan PPPK.
Tujuh tahapan pengadaan PPPK tersebut perlu melewati serangkaian tahapan seperti mulai dari proses penetapan dan mekanisme NIP PPPK 2019 yang akan dilakukan secara digital.
Kemudian melalui input data di SAPK, kelengkapan dan keabsahan dokumen yang disampaikan melalui Docudigital.
Serta tahapan terakhir yakni proses pertimbangan Teknis penetapan NIP PPPK yang disahkan dan ditandatangani.
BKN berharap seluruh instansi bisa menyiapkan usul proses persiapan PPPK dengan cepat agar bisa segera dilakukan proses pemberkasan dan penetapan NIPnya.***
