Presiden Palestina Serukan Pemerintahan Baru, Beberapa Kelompok Perlawanan Mengecam Karena Hal Ini

- 1 April 2024, 13:15 WIB
Arsip foto - Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam sesi debat Sidang Majelis Umum ke-78 PBB di New York, Kamis, 21 September 2023.
Arsip foto - Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam sesi debat Sidang Majelis Umum ke-78 PBB di New York, Kamis, 21 September 2023. /ANTARA/HO-UN Photo/am./

JURNALSUMSEL.COM - Sejak serangan besar-besaran yang dilakukan Israel terhadap Palestina, Pemerintahan Palestina pun haru mengambil langkah baru untuk menanggulangi serangan lain di waktu mendatang.

Pemerintahan baru Palestina, yang dipimpin Perdana Menteri Mohammed Mustafa, harus mempersiapkan diri untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden di semua provinsi Palestina, terutama di Yerusalem Timur, kata Presiden Mahmoud Abbas pada Minggu.

Pernyataan Abbas tersebut disampaikan pada saat upacara pelantikan pemerintahan baru, menurut kantor berita Palestina Wafa.

Pemerintahan baru Palestina dilantik pada Minggu malam, menggantikan pemerintahan Mohammed Shtayyeh yang mengundurkan diri pada Februari.

Baca Juga: Bantuan Sosial dan Kemanusiaan Utusan Indonesia untuk Palestina Akan Segera diberangkatkan ke Mesir

"Tugas pemerintahan baru ini mencakup perlunya menyatukan lembaga-lembaga negara, memaksimalkan upaya bantuan dan rekonstruksi di Gaza dan Tepi Barat, serta menghidupkan kembali perekonomian," kata Abbas.

"Pemerintah harus menyiapkan pemilu legislatif dan presiden di semua provinsi di tanah air, dengan Yerusalem Timur sebagai garda depan," katanya menambahkan.

Sementara itu, beberapa kelompok perlawanan Palestina, Jumat (15/3), mengecam pengumuman Presiden Palestina Mahmoud Abbas tentang pemerintahan baru, karena khawatir bahwa tindakan tersebut akan semakin memecah belah bangsa.

Kelompok Hamas, Jihad Islam, Front Populer untuk Pembebasan Palestina, dan Inisiatif Nasional mengeluarkan pernyataan bersama yang mempertanyakan kelayakan penggantian satu perdana menteri dengan perdana menteri lainnya "dari lingkungan politik yang sama."

Baca Juga: KPK Sebut 6 Menteri dan 3 Wamen Belum Setor LHKPN

"Mengambil keputusan individu dan melakukan langkah-langkah yang dangkal dan kosong seperti membentuk pemerintahan baru tanpa konsensus nasional hanya akan memperkuat kebijakan unilateralisme dan memperdalam perpecahan," kata pernyataan itu.***

Editor: Aisa Meisarah

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x