Total Anggaran Bansos 2024 Mencapai Rp496,8 Triliun, Sri Mulyani: Tidak Ada Perubahan Signifikan

- 6 April 2024, 09:02 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyampaikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). MK memanggil Sri Mulyani beserta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memberikan keterangan dan pendalaman lebih jauh oleh hakim konstitusi dalam sidang PHPU Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Ad
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyampaikan kesaksiannya dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024). MK memanggil Sri Mulyani beserta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memberikan keterangan dan pendalaman lebih jauh oleh hakim konstitusi dalam sidang PHPU Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Ad /ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO

JURNALSUMSEL.COM - Selain Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan terkait anggaran bansos tahun ini di Gedung I Mahkamah Konstitusi.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan tidak ada perubahan yang signifikan untuk anggaran bansos Kemensos tahun 2024.

“Di dalam APBN 2024, Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran bansos yang dikelola oleh Kemensos,” ucap Sri Mulyani di hadapan delapan hakim konstitusi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa total anggaran belanja perlindungan sosial (perlinsos) untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp496,8 triliun.

Baca Juga: Kecuali untuk Respon Khusus, Mensos Tegaskan Bansos Akan disalurkan Secara Tunai Melalui Rekening Penerima

Untuk rinciannya sendiri yakni Rp75,6 triliun untuk anggaran Kemensos yang disalurkan melalui program bansos seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, dan program bansos lainnya.

Kemudian, Rp80,5 triliun untuk perlinsos yang dikelola oleh beberapa kementerian/lembaga, seperti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud) serta Kementerian Agama.

Adapun Rp340,7 triliun sisanya adalah perlinsos dalam bentuk subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik serta subsidi non energi seperti pupuk, public service obligation (PSO), kredit usaha rakyat (KUR), bunga kredit perumahan, dan antisipasi penanggulangan bencana.

"Khusus untuk anggaran bansos Kemensos Rp75,6 triliun, ini memang mengalami peningkatan dibanding satu tahun sebelumnya. Pada 2023, anggaran bansos Kemensos adalah Rp74,3 triliun," ujarnya.

Menkeu mengatakan belanja bansos selain PKH dan kartu sembako yang disalurkan oleh Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas, dan bantuan yatim piatu.

Baca Juga: Kembali Abaikan Peringatan PBB, Israel Tembaki Warga Palestina yang Sedang Mengumpulkan Bantuan Kemanusiaan

Dia menjelaskan realisasi anggaran bansos sampai dengan Februari 2024 mencapai Rp12,8 triliun untuk penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dan kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat.

Sementara itu, Mensos Risma juga menyampaikan bahwa penyaluran bansos tahun ini akan dilakukan secara tunai (cash) dan ditransfer ke rekening penerima yang telah memenuhi syarat. Untuk bansos berupa barang, Risma hanya mengatakan hal itu berlaku pada kasus tertentu.***

Editor: Aisa Meisarah

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x