Network
"Saya sudah sampaikan juga ke Menteri bahwa apa yang menyebabkan keterlambatan adalah terlalu ribet administrasinya," ucap Jusuf Kalla.
"Di luar negeri itu (warga) datang langsung disuntik, selesai, pulang. Tidak perlu (mendaftar) online, online itu untuk buktinya saja. Jadi tidak perlu ada WiFi, buat apa," sambungnya.
Menanggapi hal itu, JK meminta Pemerintah tidak perlu khawatir dengan potensi kecurangan yang mungkin dilakukan masyarakat, hanya demi untuk mendapatkan dosis vaksin melebihi dari yang seharusnya diterima.
"(Pemerintah) jangan khawatir nanti orang akan curang, ada kecurangan dalam menerima dosis vaksin itu. Ndak ada yang seperti itu," katanya lagi.
Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah terus memperbarui kebijakannya soal vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat.
Baca Juga: Cek Kembali Rekening Bank Kamu, Bantuan Subsidi Upah BSU Rp 1 Juta Kemnaker Tahap 2 Cair!
Meski sudah ada aturan untuk tidak mempersoalkan penggunaan KTP pada vaksinasi, tetapi tetap saja masyarakat diminta perlu untuk melakukan langkah prosedural demi mendapatkan vaksinasi baik yang melalui RT/RW maupun daftar online.
Sejauh ini, berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, sebanyak 34.702.821 rakyat Indonesia telah mendapatkan dua dosis vaksin Covid-19, dan 61.222.258 warga memperoleh dosis pertama per Sabtu, 28 Agustus 2021.
Pemerintah menargetkan 208.265.720 orang penduduk mendapatkan vaksin Covid-19 untuk membentuk kekebalan komunal atau herd immunity terhadap Covid-19 yang ditargetkan bisa tercapai pada 2022.***
