SKB 3 Menteri Resmi Diterbitkan Tentang Seragam, Nadiem Makarim : Peraturan Dilaksanakan Sekolah Maupun PEMDA

- 4 Februari 2021, 11:05 WIB
Prosesi Penandatanganan SKB 3 Menteri
Prosesi Penandatanganan SKB 3 Menteri /

JURNALSUMSEL.COM- Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri telah diterbitkan sebagai wujud konkret komitmen pemerintah dalam menegakkan “Bhinneka Tunggal Ika”, membangun karakter tolerasi di masyarakat, dan menindak tegas praktik-praktik pada sektor pendidikan yang melanggar semangat kebangsaan tersebut.

Melalui daring, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Menerbitkan Keputusan Bersama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pada Rabu, 3 Februari 2021 di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menguraikan tiga hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menyusun SKB tiga Menteri ini.

Pertama, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Baca Juga: Peringati Hari Kanker Sedunia, Para Pakar Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Gejala Kanker Paru

Baca Juga: Bingung Memori Internal HP Mudah Penuh? Terbukti, Inilah 9 Cara Mudah Membersihkannya!

Nadiem menjelaskan kedua, bahwa sekolah berfungsi untuk membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik,

Dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, Serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama.

Selain itu, dan ketiga, pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

Adapun 6 enam keputusan utama dari aturan ini di antaranya adalah:

Baca Juga: BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 3 Ditiadakan, Ini Penggantinya

Baca Juga: Ingin Membuat Kulit Wajah Cerah? 5 Bahan Alami Ini Terbukti Efektif dan Mudah Didapat

1. Keputusan bersama ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda);

2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara:

a.Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau

b.Seragam dan atribut dengan kekhususan agama.

3. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan  atribut dengan kekhususan agama

4.Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan bersama ini ditetapkan.

5.Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar yaitu:

a.Pemda memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga  kependidikan,

b.Gubernur memberikan sanksi kepada bupati/walikota,

c.Kemendagri memberikan sanksi kepada gubernur,

d.Kemendikbud memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.

6.Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh.

Nadiem menuturkan bahwa hak untuk memakai atribut keagamaan adanya di individu. Individu itu adalah guru, murid, dan tentunya orang tua, bukan keputusan sekolah negeri tersebut.

Baca Juga: Atasi Permasalah Bibirmu, Dengan 8 Serum Lokal yang Penuh Sejuta Manfaat

Baca Juga: SBMPTN di Depan Mata, 11 Cara Ini Bantu Kamu Raih Kampus Impian!

“Implikasinya, kalau ada peraturan yang dilaksanakan baik sekolah maupun oleh Pemda yang bertentangan dengan aturan ini, dalam waktu 30 hari maka aturan tersebut harus dicabut,” ujar Nadiem menambahkan.

Keputusan Bersama Tiga Menteri ini dirancang untuk dapat menegakkan keputusan-keputusan terkait yang telah ditetapkan sebelumnya serta melindungi hak dan kewajiban warga masyarakat Indonesia terutama peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah negeri.

“Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku. Ada sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar,” tutur Nadiem.***

Editor: Mula Akmal

Sumber: Kemendikbud


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah