Network
JURNALSUMSEL.COM – Pemerintah berencana akan segera menarik sertifikat tanah kertas dan menggantinya dengan sertifikat tanah elektronik mulai 2021.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik yang disahkan pada 12 Januari 2021.
Menurut Institute for Development of Economics and Finance (Indef), pemberlakuan sertifikasi tanah secara elektronik akan memudahkan verisikasi terhadap lahan pertanian dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.
“Sertifikat tanah secara elektronik akan membuat data menjadi lebih terintegrasi.
Diharapkan berdampak ke sisi pertanian mengenai tingkat fungsi lahan pangan, khususnya sawah menjadi nonsawah semakin terkendali sehingga menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar pengamat dari Indef, Rusli Abdullah, Rabu (3/2/21), melansir dari Antara.
Baca Juga: 7 Kafe Keren dan Cozy di Palembang yang Cocok Dijadikan Tempat Nongkrong
Baca Juga: Spoiler Drakor True Beauty: 5 Poin Utama yang Harus Kalian Perhatikan di Episode Terakhir!
Rusli mengatakan, melalui sertifikasi tanah elektronik ini dapat memudahkan pemerintah melakukan pemantauan dan penerbitan terhadap alih fungsi lain.
Sementara itu, untuk implementasi dari Permen ATR Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertipikat elektronik, Direktur Pendaftaran Tanah dan Ruang, Dwi Purnama menjelaskan:
“Akan dilakukan melalui pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar, dan penggantian sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar seperti secara suka rela datang ke kantor pertanahan atau jual beli dan sebagainya,” katanya.
