INGAT! Pajak Penjualan Pulsa hingga Token Listrik Dimulai 1 Februari 2021

JURNALSUMSEL.COM – Menteri Keuangan (MenKeu) Sri Mulyani telah menerbitkan aturan baru yang berkaitan dengan pemungutan pajak tahap yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6 / PMK.03 / 2021. 

Dalam aturan tersebut, penjualan token listrik hingga pulsa akan dikenai biaya pajak.

Baca Juga: BLT UMKM Diperpanjang Hingga 2021, Ini Cara Daftar dan Syaratnya

“Bahwa untuk menyederhanakan administrasi dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa, perlu ketentuan mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas penyerahan / tahapan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher,” demikian isi dari peraturan yang dikutip dalam PMK, Jumat, 29 Januari 2021.

Lebih lanjut, dalam pasal 18, pihak penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua merupakan pemungut PPh atas penjualan Pulsa dan Kartu Perdana. 

Baca Juga: Investigasi Dimulai, Tim WHO Penyelidik Covid-19 Kunjungi ke Rumah Sakit, Laboratorium dan Pasar di Wuhan

Baca Juga: Liverpool Kembali ke Jalur Kemenangan Usai Kalahkan Tottenham 3-1

Nantinya, jumlah PPh yang akan dipungut oleh pihak yang terkait sebesar 0,5%, yang diambil melalui harga jual dan nilai yang ditagih oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua.

Peraturan baru penarikan pajak melalui pulsa dan token listrik ini akan mulai diberlakukan pada awal Februari mendatang di seluruh Indonesia.

Baca Juga: KABAR DUKA! Kang Pipit Pemain Sinetron ‘Preman Pensiun’ Meninggal Dunia

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021, tutup Sri Mulyani.***