Network
Bima juga mengatakan agar dalam waktu dekat jumlah tersebut bisa segera dilengkapi, sehingga seluruh PPPK yang telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus dapat segera ditetapkan NIPnya.
Adapun terkait kebijakan pengangkatan PPPK tahap I tahun 2019 sendiri, ada tiga dasar hukum yang mengatur hal tersebut yakni, Permenpan No.70 tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK.
Baca Juga: Diminta Ikut Rombongan Penerima Vaksin Covid-19 Pertama, Aa Gym Ngaku Siap asal...
Baca Juga: Laut Natuna Utara Siaga, Potensi Gelombang Kategori Ekstrem 7 Meter!
Serta Permenpan No.71 dan No.72 mengenai pemberian kuasa pengangkatan dan juga tentang perubahan atas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Biokrasi.
Tak hanya itu, untuk pengadaan PPPK juga perlu melewati serangkaian tahapan seperti mulai dari proses penetapan dan mekanisme NIP PPPK 2019 yang akan dilakukan secara digital.
Kemudian melalui input data di SAPK, kelengkapan dan keabsahan dokumen yang disampaikan melalui Docudigital.
Baca Juga: Lagi, Joe Biden Tunjuk Orang Kepercayaan Barack Obama untuk Perangi Krisis Ekonomi AS
Baca Juga: Laporkan 2 Orang Terkait Pencemaran Nama Baik, Ali Ngabalin Juga Akan Laporkan 2 Media ke Dewan Pers
Serta tahapan terakhir yakni proses pertimbangan Teknis penetapan NIP PPPK yang disahkan dan ditandatangani.
