Network
JURNALSUMSEL.COM – Satu tahun sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, banyak permasalahan umum yang muncul.
Salah satunya adalah pandemi Covid-19 yang resmi ditetapkan sebagai bencana nasional.
Permasalahan ini yang paling menyita perhatian masyarakat Indonesia. Pasalnya, kerugian yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini tidak main-main.
Baca Juga: 3 Fakta Menarik dari Kelana Noah dan Luah Flynn, Wajah Baru dalam Skuat Timnas U-19 Indonesia
Ribuan pekerja terpaksa dirumahkan dan di PHK, kasus kematian di Indonesia tinggi, dan perekonomian menjadi menurun karena adanya pandemi.
Salah satu kementerian yang paling disorot dalam menanggapi permasalahan ini adalah Kementerian Sosial.
Dilansir dari RRI, kinerja dari Kemensos dinilai sudah cukup memuaskan untuk menangani permasalahan yang merebak di Indonesia.
Baca Juga: Jadwal Pencairan BLT BPJS Diumumkan, Para Pekerja Diminta Sabar Menunggu
Terutama dalam penyaluran anggaran berupa bantuan sosial yang dinilai telah meningkat pula, yang mana semula pada Pagu Indikatif Tahun 2020 sebesar Rp. 62,7 triliun, kini telah mencapai Rp. 134,008 triliun.
Dengan angka sebesar itu, kinerja penyerapan anggaran Kemensos dinilai cukup memuaskan, karena per 19 Oktober, penyerapan anggaran Kemensos mencapai 82,30%.
Pencapaian ini membuat kemensos menjadi berada pada urutan paling atas dalam merealisasikan anggaran untuk menangani masalah di Indonesia.
Baca Juga: Penasaran, Wali Kota Prabumulih Ridho Yahya Ingin Persipra Hadapi Sriwijaya FC Lagi!
Menanggapi soal bansos yang diberikan kemensos kepada rakyat yang kurang mampu dan terkena pemutusan kerja, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyatakan, adanya bansos yang diberikan Kementerian Sosial merupakan langkah cermat.
Dia juga menilai, hal itu sangat membantu daya beli masyarakat hingga konsumsi rumah tangga di tengah pandemi.
Meski demikian, ia merasa harus ada hal yang diperhatikan kembali melalui penyaluran bansos ini.
Baca Juga: Spesifikasi dan Harga HP Samsung Galaxy M20, yang Kabarnya Mirip M10
Keakuratan data harus dipastikan agar penyaluran bansos datang pada sasaran yang tepat.
Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara, penyaluran bansos sampai saat ini sudah tepat sasaran.
Mengenai beberapa masyarakat yang belum mendapat bantuan, ia menilai itu hanya masalah proses penyalurannya saja yang belum sampai pada masing-masing kepala keluarga.
Baca Juga: Sering Dikonsumsi! 6 Makanan Berkolesterol Tinggi yang Berdampak Buruk Bagi Kesehatan
Ia juga menuturkan bahwa evaluasi penyaluran bansos terus dilakukan setiap minggu, mengingat bahwa program seperti ini memerlukan monitoring yang ketat agar tidak ada kesalahan dalam penyalurannya.
Program yang telah dilakukan sejak Maret 2020 ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat yang terkena dampak Covid-19 maupun masyarakat yang rentan.
Sampai saat ini Kemensos masih terus melakukan update dan perbaikan pada program Bansos baik yang bersifat reguler, khusus, maupun tambahan.
Baca Juga: Mudahnya Transfer Saldo ShopeePay, Ikuti 5 Langkah Ini
Untuk bansos regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako, Kemensos melakukan peningkatan indeks bantuan serta tambahan sasaran.
Bansos PKH ditambah kepesertaannya dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta serta mempercepat penyaluran dari semula per tiga bulan menjadi setiap bulan.
Untuk program sembako dilakukan perluasan target dan peningkatan indeks. Antara lain dari 15,2 juta keluarga menjadi 20 juta keluarga, dengan indeks dari Rp150 ribu/keluarga/ bulan menjadi Rp200 ribu/ keluarga/bulan.
Baca Juga: Mengenal Jenis-Jenis Begonia, Salah Satu Tanaman Hias Terlaris 2020
Sementara untuk bansos khusus, Kemensos menyalurkan bansos sembako bantuan Presiden (atau bansos sembako/BSS) dan bansos tunai (BST).
BSS menjangkau 1,9 juta kepala keluarga di Jakarta dan sebagian wilayah di Bodetabek dengan nilai Rp600.000/KK/bulan yang disalurkan dua kali dalam sebulan.
Program Kemensos yang mendapat respon baik dari berbagai pihak ini diharapkan nantinya akan terus dijalankan secara berkelanjutan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Langkah ini agar mereka tidak terlalu merasa kesulitan di tengah wabah Covid-19 yang masih belum selesai ini.***
