Network
JURNALSUMSEL.COM - Satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengalami pasang surut.
Beberapa pencapaian telah diraih dalam kurun waktu setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Namun juga tak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat PR yang belum terselesaikan pemerintahan Jokowi-Mar'ruf Amin.
Baca Juga: Ramalan 3 Zodiak Hari Ini, Rabu 21 Oktober 2020
Program pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam laporan yang dirilis oleh Kantor Staf Presiden pada Selasa, 20 Oktober 2020, menyatakan, nilai stok infrastruktur pada tahun 2015 hanya mencapai 35 persen.
"Kemudian dalam kurun waktu empat tahun naik menjadi 8 persen. Angka tersebut akan terus digenjot mengejar ketertinggalan standar global minimal sebesar 70 persen," demikian dikutip JURNALSUMSEL.COM dari Antara.
Baca Juga: ShopeePay Hadirkan ShopeePay Talk: Bertumbuh Lewat Bisnis Delivery Online Bersama Steak 21
Pemerintah akan terus mempercepat ketersediaan infrastruktur konektivitas, guna memberikan kemudahan bagi rakyat menuju fasilitas sosial dasar.
Namun, jika melihat dari kacamata ekonomi, satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf perlu melakukan usaha yang lebih keras untuk menstabilkan keadaan perekonomian di Indonesia.
Dilansir dari RRI, secara ekonomi kinerja satu tahun Jokowi-Ma'ruf sejak dilantik 20 Oktober tahun lalu cenderung turun.
Baca Juga: Gampang, Ini Cara Ganti Nomor HP di Kartu Prakerja, Simak Langkah-langkahnya
Bahkan sejak triwulan I 2020 sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi hanya 2,97 persen.
Pemaparan tersebut disampaikan oleh Jazuli Juwaini, ketua Fraksi PKS sekaligus Anggota Komisi I DPR RI.
"Diperparah pandemi, ekonomi kita semakin terpuruk. Alhasil tingkat kesejahteraan ekonomi rakyat memburuk. Ditandai dengan melonjaknya kemiskinan dalam setahun ini, menjadi 27.5 juta orang per 10.2 persen naik dari 3 juta dari akhir 2019," ujarnya.
Baca Juga: Sering Marah-Marah? Simak 5 Cara Mudah untuk Mengontrol Marah pada Diri Anda
Jazuli juga menilai kinerja satu tahun Jokowi-Ma'ruf perlu perbaikan dari sisi manajemen dan kepemimpinan yang efektif.
Kondisi ekonomi yang tidak terkemuka dengan baik mengakibatkan kondisi ekonomi sosial yang makin sulit.
"Dalam catatan resmi dan evaluasi sejumlah lembaga riset ekonomi yang kredibel, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 masih berada dibawah 50 persen" timpal Jazuli.
Baca Juga: Berpotensi Imbang, Ini Prediksi Ajax Amsterdam vs Liverpool di Grup D Liga Champions 2020
Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengevaluasi program-program perlindungan sosial, khususnya kartu prakerja. Dia menilai itu kurang spesifik.
Meski demikian, Jazuli mengatakan, pihaknya tetap mengapresiasi respon cepat tim ekonomi yang telah mampu bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas rupiah dan pendanaan dampak Covid.
Baca Juga: Tanaman Hias Ini Harganya Melambung Tinggi di Periode Oktober 2020, Janda Bolong Salah Satunya
Jazuli juga meminta pemerintah lebih bijak dan memperhatikan suara-suara kritis masyarakat dengan mengedepankan dialog dan persuasi.
Dia menilai, pemerintah pada saat ini cenderung membuat keputusan-keputusan politik yang semakin oligarki dan miskin diskusi publik.***
