Network
JURNALSUMSEL.COM - Calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD dengan lantang menyuarakan salah satu prioritasnya bersama Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024, yakni terkait misi pemberantasan maling uang rakyat (korupsi). Mahfud yakin, kolaborasi antara dirinya dengan Ganjar dapat menghasilkan kinerja yang efektif bak peluru tak terkendali dalam mengejar pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Tanah Air.
Jelang debat perdana pada 12 Desember mendatang, materi tentang komitmen penegakan supremasi hukum akan menjadi fokus pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Diketahui debat perdana yang digelar KPU akan mengangkat tema seputar pemerintahan, hukum, HAM hingga layanan publik.
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro, mengatakan, masyarakat sudah mengetahui bahwa Ganjar dan Mahfud memiliki kedekatan dengan topik yang dibahas dalam debat. Oleh sebab itu, debat perdana tersebut akan menjadi panggung bagi Ganjar dan Mahfud. "Pak Ganjar adalah lulusan S1 Hukum yang pernah menjadi legislator, sedangkan Pak Mahfud punya reputasi sebagai pendekar hukum yang pemberani.
Baca Juga: 6 Rekomendasi Drama Korea Seru, dijamin Bakal Ningkatin Mood!
Jadi debat pertama ini adalah panggung beliau berdua," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 9 Desember 2023. Menurutnya, Ganjar-Mahfud akan fokus soal penegasan komitmen penegakan supremasi hukum dalam debat perdana nanti. Hal ini selaras dengan visi-misi yang telah ditulis Ganjar-Mahfud.
Sebelumnya, artikel ini telah lebih dulu terbit di Pikiran Rakyat dengan judul "Debat Perdana KPU, Ganjar-Mahfud Akan Fokus Soal Supremasi Hukum".
Menurut Aryo, Ganjar dan Mahfud menuangkan perihal supremasi hukum progresif, penjaminan HAM, hingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM, dalam visi-misinya. Terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM, menurutnya, Ganjar-Mahfud berupaya menyelesaikannya secara berkeadilan, utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bangsa dan negara.
Selain itu, Ganjar-Mahfud juga akan menjamin Kebebasan Sipil. Seperti hak kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab. "Memperlancar konsultasi-dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta mengembalikan khitah parpol sebagai perangkat demokrasi dengan meningkatkan pendanaan negara terhadap partai politik," katanya.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Pupuk Alami Terbaik untuk Menyuburkan Daun Aglonema
