Network
“Pak Presiden sudah meletakkan sebuah fondasi untuk memulai pemerataan. Ini bisa dipandang sebagai sebuah kebijakan politik strategis bahwa Indonesia sudah memulai keluar dari pola pikir yang Jawa-sentris,” ujar Budisatrio.
Baca Juga: Hadiri Rakernas, Prioritas Ganjar Pranowo Jika Jadi Presiden: Membersihkan Indonesia dari Koruptor
Menurutnya, IKN harus dilihat sebagai momentum fokus pembangunan berbasis pertumbuhan yang merata bagi seluruh wilayah.
“Ke depannya, Pulau Kalimantan terutama Kaltim (Kalimantan Timur) dan Nusantara tidak disebut lagi sebagai daerah, tapi sebagai ibu kota,” katanya.
Alasan lain yang membuat Prabowo-Gibran berkomitmen untuk melanjutkan IKN adalah kewajiban menaati amanat konstitusi.
“Akhir Oktober lalu, DPR telah sepakat dan mengesahkan Revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN,” ucapnya.
Dengan demikian, menurut TKN, siapa pun yang terpilih menjadi presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanat tersebut.
“Mempermasalahkan kembali hal ini adalah sebuah kemunduran. Mari kita berpihak pada pemerataan dan masyarakat daerah. Siapa pun presiden nantinya berkewajiban untuk melanjutkan dan untuk pasangan Prabowo-Gibran, kita komit 100 persen IKN dilanjutkan,” kata Budisatrio.***(Akhlaqul Karima Yawan/Pikiran Rakyat)
