Network
JURNALSUMSEL.COM - Pro kontra vaksinasi Gotong Royong atau vaksin Covid-19 berbayar yang disediakan oleh PT Kimia Farma menuai kecaman masyarakat dan tokoh politik, termasuk dari Muhammad Said Didu.
Vaksin Gotong Royong dinilai mempersulit masyarakat di tengah krisis ekonomi karena lonjakan kasus Covid-19 saat ini.
Harga yang ditafsir untuk vaksin Gotong Royong ini pun hampir mencapai satu juta, yang mana pemerintah disinyalir mengambil untung untuk setiap satu suntikan vaksin Covid-19.
Baca Juga: CPNS 2021: Rangkuman Materi SKB Khusus Formasi Guru
Melalui cuitan di akun Twitternya, Muhammad Said Didu menduga pengadaan vaksin berbayar tersebut merupakan salah satu peluang bisnis bagi perusahaan dan pemerintah.
"Saat diluncurkan ide vaksin gotong royong oleh pengusaha (KADIN) dan pemerintah, sepertinya ada pihak melihat ini peluang bisnis vaksin berbayar kpd jutaan karyawan perusahaan yg nilainya memang trilyunan rupiah," cuit Said Didu pada hari ini, Selasa, 13 Juli 2021.
Saat diluncurkan ide vaksin gotong royong oleh pengusaha (KADIN) dan pemerintah, sepertinya ada pihak melihat ini peluang bisnis vaksin berbayar kpd jutaan karyawan perusahaan yg nilainya memang trilyunan rupiah.— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) July 13, 2021
Seperti yang diketahui, Pemerintah menerbitkan peraturan terkait vaksinasi berbayar sebagai program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021.
Baca Juga: Segera Akses banpresbpum.id untuk Cairkan BLT UMKM Tahap 2, Bawa Berkas Ini ke Bank Penyalur
Keputusan tersebut memuat sejumlah aturan terkait penetapan besaran harga pembelian vaksin produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 dan tarif maksimal pelayanan untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.
