Network
JURNALSUMSEL.COM – Faktanya larangan mudik lebaran juga berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Jadi, bagi ASN yang melanggar dan masih nekat mudik bisa kena sanksi. Berikut penjelasan resminya.
Larangan Mudik bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi lebih diperketat. Masyarakat juga bisa ikut andil untuk melaporkan jika melihat ASN nekat mudik di tanggal yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Kementerian PANRB menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Covid-19.
Adapun pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi ASN tersebut berlaku selama tanggal 6-17 Mei 2021. Jadi, ASN tak diperbolehkan mudik selama waktu yang telah ditetapkan.
Baca Juga: 5 Makanan yang Harus Dihindari saat Makan Sahur
Nah, kabarnya Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yakni Rini Widyantini meminta masyarakat untuk melaporkan ASN yang nekat bepergian ke luar daerah/mudik menjelang dan usai Hari Raya Idulfitri 1442H.
Rini mengatakan bahwa masyarakat dapat melaporkan hal tersebut ke Kementerian PANRB melalui kanal pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!).
"Pemerintah meminta partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal untuk melaporkan ASN yang terbukti mudik saat lebaran tahun ini,” kata Rini Widyantini.
Adapun pelaporan tersebut dapat dikirimkan dengan cara menyertakan nama ASN yang bersangkutan, instansi dan satuan kerja, lokasi dan bukti dukung (jika ada), melalui situs lapor.go.id, SMS 1708, atau aplikasi SP4N LAPOR! pada sistem Android dan iOS.
Baca Juga: Beberapa Wilayah di Indonesia Ini Bakal Diguyur Hujan Lebat
Rini berharap agar ASN dapat menjadi contoh baik dan mengajak keluarga, masyarakat, serta lingkungannya untuk tidak mudik. Hal ini sangat penting guna menekan angka kasus penularan Covid-19 yang cenderung naik pada saat libur panjang.
“Jangan sampai lengah. ASN harus jadi pelopor untuk tidak mudik lebaran di tahun ini,” lanjutnya.
Selain itu, bagi ASN yang nekat melanggar akan dikenakan sanksi dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) wajib memberikan sanksi tersebut.
Pemerian sanksi disiplin ini telah diatur sesuai dengan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK.
Tak hanya itu, PPK di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga diminta untuk mengisi formulir pelaporan mudik melalui s.id/LaranganBepergianASN, yang sudah terhubung dengan database Kementerian PANRB.***
