Network
"Penghentian rekrutmen PNS untuk guru, bukti kegagalan pemerintah di sektor pendidikan. Visi Presiden @jokowi di sektor pendidikan tidak mampu dijabarkan oleh @Kemdikbud_RI,"kata Luqman Hakim, yang dikutip dari cuitan Twitternya @LuqmanBeeNKRI, Minggu, 3 Januari 2021.
Penghentian rekrutmen PNS utk guru bukti kegagalan pemerintah di sektor pendidikan. Visi Presiden @jokowi di sektor pendidikan tdk mampu di jabarkan oleh @Kemdikbud_RI . Kita melihat kebijakan ini berkait dg masuknya investasi pendidikan asing yg diberi ruang pada UU Ciptaker. https://t.co/TpTcx46pOs— Luqman Hakim (@LuqmanBeeNKRI) January 3, 2021
Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor itu menilai, kebijakan yang diambil pemerintah itu masih berkaitan dengan adanya UU Cipta Kerja.
Baca Juga: BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Belum Masuk Rekening? Cek Di Sini Penyebabnya
Baca Juga: BLT PKH Rp200 Ribu Cair 4 Januari 2021, Segera Cek Nama Penerima di dtks.kemensos.go.id Sekarang!
"Kita melihat kebijakan ini berkait dengan masuknya investasi pendidikan asing yang diberi ruang pada UU Cipta Kerja. Apakah ada aroma 'bisnis pendidikan' dibalik penghapusan PNS jalur guru ini? Wallahu a’lam," ujar Luqman Hakim.
Luqman Hakim juga mengkritik alasan pemerintah yang menyebut bahwa rekrutmen CPNS dihentikan lantaran banyak PNS dari kalangan guru yang meminta pindah tugas setelah empat sampai lima tahun bertugas.
Hal itu lah yang menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional.
Padahal menurut Luqman Hakim, pindah tempat tugas adalah hak PNS yang dilindungi undang-undang.
"Apa pertimbangan pemerintah? Sudah dijelaskan oleh Kepala BKN, karena PNS guruterkadang minta pindah tempat tugas. Ini alasan menghapus PNS dari jalur guru. Pindah tempat tugas itu hak semua ASN yang dilindungi UU, dengan persyaratan tertentu. TNI/Polri juga punya hak pindah tempat tugas,"tuturnya.
Luqman Hakim lantas mengusulkan agar Pimpinan DPR mengirim surat ke Kementerian Keuangan agar anggaran CPNS 2021 diblokir.
