Network
JURNALSUMSEL.COM - Masa Pandemi Covid-19 membuat semua lini kegiatan harus diubah tatanannya menjadi era baru, mulai dari gaya hidup, pola belajar anak, para pekerja, tak luput soal pemilihan umum.
Pilkada 2020 tetap diselenggarakan dalam suasana wabah pandemi. Walau begitu, kerumunan orang saat kampanye sebisa mungkin harus dihindari demi mencegah penularan virus tersebut. Masing-masing pasangan calon kepala daerah beserta tim sukses dituntut untuk menggunakan cara-cara lain agar tidak menimbulkan kerumunan.
Metode kampanye anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka banyak menjadi sorotan, Dia mengawinkan metode blusukan dengan kampanye online.
Gibran Rakabuming, calon Wali Kota Solo memilih cara unik dalam menjalani kampanye. Tak ada bedanya dengan masa pandemi, dia tetap melanjutkan cara kampanye dengan blusukan ke desa-desa.
Namun, kampanye kali ini, Gibran menggunakan metode daring dalam blusukan yakni dengan alat bernama “virtual box campaign”. Dalam menjalani kampanye, dia melakukan “blusukan online” dengan live streaming Facebook yang ditayangkan melalui monitor.
Monitor itu ditempatkan dalam sebuah kotak yang bisa bergerak. Meskipun demikian, dia tak kesulitan menyapa warga dan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19.
Baca Juga: Dana BSU BLT Guru Madrasah Kemenag Bisa Batal Cair Jika Peserta Tak Penuhi Kriteria Ini!
“Saya catat keluhan-keluhan warga. Di lokasi sendiri sudah ada tim saya yang mencatat dan kemudian kami foto e-KTP milik warga yang menyalurkan keluhan, kemudian saya tindaklanjuti,” kata Gibran dilansir dari ANTARA pada 27 September 2020.
Menurut Gibran, hal itu ia lakukan demi tetap menegakkan protokol kesehatan dalam Pilkada 2020. Komitmen itu telah ia lakukan bersama pasangannya, Teguh Prakosa.
“Saya dan Pak Teguh selalu menaati protokol kesehatan blusukan online yang kami dorong untuk mengurangi pengumpulan massa,” ujar Gibran.
Merujuk Pilkada 2020 di 270 wilayah secara serentak pada 9 Desember, Kampanye online dinilai sebagai jalan paling aman untuk meminimalisasi laju penyebaran Covid-19.
Namun sampai menjelang hari pemilihan, sangat sedikit pasangan calon yang betul-betul memanfaatkan kampanye online untuk mendulang suara. Para Partai pendukung dan pasangan calon memang berkomitmen pada awal pencalonan akan menerapkan kampanye online bahkan memberi porsi lebih karena alasan pandemi tentunya.
Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Isyana Bagoes Oka mengonfirmasi hal tersebut, kampanye daring menjadi penting mengurangi kemungkinan munculnya kluster-kluster kampanye Pilkada.
"Kampanye tersebut tentu dengan menggunakan teknologi informasi," ucapnya saat dihubungi 20 November 2020.
Baca Juga: Data Terbaru Bawaslu, 58 TPS Berpotensi Lakukan Pemungutan Suara Ulang Pada 13 Desember
Isyana menilai para paslon dan partai harus memanfaatkan media sosial menjadi alternatif untuk kampanye.
Begitupun dengan pasangan Calon Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono yang maju Pilkada Kota Depok sejak awal memanfaatkan kampanye online mula dari deklarasi secara online melalui Live Instagram, mendokumentasikan setiap kegiatan dan kampanyenya di YouTube.
“Kita sudah gerak melakukan kampanye online sejak awal,” ujar Tim Pemenangan Idris-Imam, Ade Supriatna saat dihubungi.
Ade menjelaskan paslon Idris-Iman membuat tim khusus untuk bergerak di ranah kampanye online di semua media sosial mulai dari YouTube, Instagram, Twitter dan Facebook.
Sebelum membuat konten Tim akan melakukan pemetaan target pemilih yang akan disasar melalui kampanye online berdasar pada segmentasi pemilih. Selanjutnya tim akan mempersiapkan konten mulai dari konten grafis, video dan jingle.
Ade pun mengakui kampanye online tidak menarik antusias pemilih dalam porsi besar, karena sebagian masyarakat Depok belum bisa mengakses internet.
“Kita tak tinggal diam namun tetap kan melakukan kampanye door to door, mengetuk pintu dan hati para pemilih, serta menjaga kesetiaannya sampai hari pencoblosan," kata dia.
Begitupun dengan rivalnya, paslon Pradi-Afifah yang juga tak mau kalah dan mengklaim telah memperbanyak materi kampanye online dengan memproduksi konten-konten lewat media sosial seperti meme, video dan grafis tentang visi misinya.
Baca Juga: Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina Pamer Kemesraan di Serial Drama Romantis Terbaru, Awas Baper!
“Meskipun diakui model kampanye online dalam pertemuan online atau daring itu dua hal yang berbeda," ujar Sekretaris tim pemenangan Pradi-Afifah, Ikravany Hilman saat dihubungi.
Belajar dari Pemilu Presiden Amerika Serikat
Pilpres Amerika Serikat bisa dikatakan menjadi salah satu contoh pelaksanaan pemilu dengan tatanan baru di Masa Pandemi.
Joe Biden yang mengalahkan Donald Trump sukses melakukan kampanye online di Media Sosial. Biden menang pada Pilpres 2020 karena mengantongi 290 suara dewan elektoral dan 74 juta suara mengutip dari Associated Press.
Jumlah itu sekaligus menjadi yang terbanyak dalam sejarah pemilihan di Negeri Paman Sam. Berbagai strategi diterapkan Biden untuk mengalahkan Trump. Salah satu strategi Tim Kampanyenya yaitu membangun toko digital canggih.
Ini Sejarah Pertama kali kampanye pemilihan presiden di Amerika yang hampir seluruhnya dilakukan online. Mereka menggunakan teks, panggilan dan grup Facebook berbasis data.
Manager Pemilihan Presiden Partai Demokrat Jen O'Malley DIllon menjadi faktor terbesar Biden unggul dari Trump. Jen dianggap ahli dalam kampanye tradisional dan modern termasuk kampanye digital.
Baca Juga: Anggota Dewan Penasihat Joe Biden: Tak Ada Pesta Natal di Amerika Serikat!
Salah satu proses yang paling sukses partai demokrat lakukan yaitu tiga hari sebelum pemilihan, mereka melakukan kampanye di Detroit Michigan dengan mengundang bekas presiden Barack Obama dan Penyanyi kondang Stevie Wonder.
Selain Virtual, Kampanye pun dilakukan di tengah massa yang renggang karena menjaga jarak sosial. Obama meminta warga Michigan yang notabene berkulit hitam untuk memilih bekas pendampingnya.
Alhasil, Pasangan Bidden-Harris mengantongi 46 suara elektoral. Bahkan meraup suara dari Georgia yang menjadi basisnya "Partai Gajah"
Kampanye Online Masih Sepi Peminat
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan menjelang akhir masa kampanye, Bawaslu mencatat jumlah kegiatan kampanye dengan metode tatap muka dan/atau pertemuan terbatas terus meningkat.
"Sedikitnya 64 kegiatan kampanye dibubarkan pengawas pemilu," ucapnya pada 5 Desember 2020.
Selama 10 hari ketujuh kampanye (25 November hingga 4 Desember), Bawaslu mencatat 32.446 kegiatan kampanye dengan tatap muka dan/atau pertemuan terbatas di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada.
Baca Juga: CPNS 2021: Ingat! Curang Dalam Seleksi CPNS Akan Dapat Sanksi Ini, Termasuk Pemblokiran NIK
“Jumlah tersebut melonjak hampir dua kali lipat dibandingkan pada 10 hari keenam kampanye (15 hingga 24 November 2020) yaitu sebanyak 18.025,” katanya.
Dari total kegiatan tersebut kampanye tatap muka pada 10 hari ketujuh, Bawaslu setidaknya 458 kegiatan melanggar protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 (prokes).
Atas pelanggaran tersebut, Bawaslu menerbitkan surat peringatan dan/atau melakukan pembubaran kegiatan. Setidaknya ada 368 surat peringatan yang dikeluarkan atas pelanggaran tersebut.
Kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas merupakan metode yang paling banyak dilakukan meski Bawaslu telah merekomendasikan pasangan calon agar mengganti kampanye itu dengan metode lain.
Sedikitnya 12 Bawaslu kabupaten/kota menerbitkan rekomendasi untuk tidak melakukan kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas. Total rekomendasi yang dikeluarkan ada paling sedikit 79 rekomendasi. Bawaslu juga melakukan pencegahan pelanggaran prokes dalam pelaksanaan kampanye.
Afif menegaskan jika kampanye dengan metode tatap muka dan/atau pertemuan terbatas harus dilakukan, Bawaslu merekomendasikan semua pihak untuk mematuhi prokes jika memang kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas harus diselenggarakan.
Baca Juga: CPNS 2021: Ingat! Curang Dalam Seleksi CPNS Akan Dapat Sanksi Ini, Termasuk Pemblokiran NIK
Selain itu, pelanggaran juga ditemukan pada pelaksanaan kampanye dengan metode daring. Bawaslu menemukan sedikitnya 26 dugaan pelanggaran melalui media sosial. Dugaannya diantaranya mengandung materi yang dilarang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Begitupun dengan Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengakui upaya para paslon melakukan kampanye online masih rendah.
Dia menilai banyak kendala kampanye online tidak populer, mulai dari jaringan internet hingga sarana pendukung kampanye online tersebut.
"Karakter masyarakat Indonesia juga menjadi kendala lain Kampanye online tak berjalan efektif," ujarnya di KPU RI Jakarta Pusat.
Menurutnya, masyarakat Indonesia masih lebih suka untuk bersosialisasi dengan tatap muka dibanding harus menatap layar kaca. Ini juga yang membuat beberapa kepala daerah masih mengandalkan kampanye dengan tatap muka dan menerapkan protokol kesehatan.
Namun meski peminatnya rendah, beberapa pasangan calon di berbagai wilayah tetap mencoba kampanye online sebagai jalan untuk meraih suara pemilih.
Berdasar data dari survey yang dilakukan Indikator Politik Indonesia juga Nampak bahwa Seandainya Pilkada serentak tetap diselenggarakan, mayoritas menilai metode kampanye dilakukan secara terbatas, tertutup dengan peserta maksimal 50 orang (45.4%), atau kampanye secara virtual atau daring (33.9%).
Ini terutama karena publik menilai bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak sangat rawan terhadap penyebaran virus corona, 83.5%. Angka 33.9% masih dibawah daripada metode kampanye terbatas yang prosentasenya lebih tinggi.
Baca Juga: Cara Mudah Dapatkan Token Listrik Gratis PLN Periode Desember Melalui WA atau Login www.pln.co.id
Menanggapi fenomena ini, Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menyatakan salah satu yang menentukan efektivitas kampanye itu sebetulnya penerimaan masyarakat.
Faktanya, di beberapa pengujian persepsi masyarakat yang dilakukan oleh beberapa lembaga, masyarakat masih menginginkan kampanye offline.
“Ini yang menjadi tantangan dari perubahan perilaku dan metode kampanye. Tapi memang ini sangat mendadak dan situasional, sebagai dampak pandemi Covid-19,” saat dihubungi.
Pengamat Politik dari IndoStrategi Research, Arif Nurul Imam menyatakan kampanye online terbukti kurang diminati oleh kandidat. Kandidat lebih suka kampanye tatap muka karena bisa membangun emosional dengan pemilih.
“Sementara kampanye online tak bisa menembus ikatan emosional. Selain itu faktor akses internet dan kuota yang tidak menjangkau semua kalangan tentu juga menjadi salah satu persoalan,” ucapnya saat dihubungi.
Soal Metode Kampanye Gibran yang menggabungkan pola kampanye tatap muka dan online, Arif menilai Gibran pintar mengambil keputusan dengan memahami bahwa kampanye online tidak bisa maksimal dan efektif.
“Karena itu tim kampanye membuat kombinasi agar bisa efektif dalam meraup dukungan elektoral. Soal apakah efektif seperti bapaknya tentu model dan polanya meniru bapaknya, yang membedakan ialah lanskap politiknya,” tegasnya.***
