Network
Sementara itu, Erick Thohir, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyatakan perjalanan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secara transparan. Pemerintah juga akan melakukan sistem satu data.
Baca Juga: Pemberkasan NIP Guru PPPK Diprediksi Akan Keluar 1 Desember 2020, Simak Lengkap Alur Penentuannya!
"Semua kita libatkan, karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan COVID-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia. Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi COVID-19, pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data," jelasnya dalam acara webinar dengan tema “Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19” yang diselenggarakan KPCPEN.
Menurutnya, terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksin COVID-19.
Pertama mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.
Baca Juga: Hasil Pertandingan Liga Inggris Tadi Malam, Manchester United Menang melawan tuan rumah Southampton
Erick juga menyampaikan pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu, skema vaksinasi bantuan pemerintah untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, Aparat Hukum, dan Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran, kedua adalah skema vaksinasi mandiri, yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan. Erick Tohir menyampaikan.
"Kontribusi masyarakat yang mengikuti vaksinasi mandiri ini tidak kalah pentingnya, melihat penduduk Indonesia yang sangat besar, sehingga tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih, sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri," katanya. ***
