JURNALSUMSEL.COM - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), mencatat keterlambatan distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa gelombang 2 disebabkan banyak faktor.
Salah satunya adalah prosedur verifikasi data calon penerima BLT Dana Desa.
Staf Khusus Menteri Desa PDTT, Abdul Malik Haramain menjelaskan, pemerintah desa harus melakukan penyesuaian data calon penerima.
Penyesuaian dilakukan karena terjadi perubahan jumlah dari calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial tersebut.
Perihal hal tersebut, Abdul mencontohkan, pemerintah desa akan kembali mencocokan data gelombang 1 dan gelombang 2.
Baca Juga: Kapan Semua Rekening Bank Penerima Bantuan Subsidi Gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan Dapat Transferan?
Baca Juga: 7 Film Korea Paling Recommended Sepanjang Masa: Pecinta Korea Harus Nonton
Contohnya ketika peserta pada gelombang 1 memperoleh bantuan BLT. Namun, pada gelombang 2 peserta tidak lagi menerima karena sudah bekerja.
Dengan demikian, status orang tersebut sebagai penerima akan dihapus dari daftar kepesertaan.
"Mereka harus Musyawarah Desa (Musdes) lagi untuk mengalokasikan BLT Dana Desa untuk tahap kedua untuk memastikan data,” kata Abdul.
Jangan sampai data calon penerima gelombang pertama dapat, tapi gelombang kedua dapat lagi padahal dia sudah berdaya. Atau data calon penerima di gelombang pertama itu, tidak masuk tapi digelombang kedua masuk. Ini bisa saja terjadi," sambung Abdul dalam Webinar, Jakarta, Selasa 10 November 2020 lalu.
Tak hanya itu, pencocokan atau perubahan data pun harus mendapat persetujuan dari Bupati atau Walikota daerah setempat.
Setelah pencocokan tersebut, pihak Dinas sosial kembali melakukan verifikasi kembali dengan data base yang mereka miliki.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Tahap 2 Sudah Cair. Berikut Cara Mengecek Melalui Web-WA
Baca Juga: Jadwal dan Klasemen MotoGP 2020, Mampukah Joan Mir Mengunci Gelar Juara Dunia di Valencia?
Jadi, distribusi BLT gelombang kedua harus melalui verifikasi data untuk memastikan berapa alokasi anggaran yang mereka miliki dan bisa dialokasikan untuk BLT gelombang 2.
"Prosedur seperti itu menjadi hal yang membuat pendistribusian BLT terhambat. Kita harus kejar dengan pendamping yang kita punya untuk kita kejar agar bisa terealisasikan. Meskipun ada beberapa desa yang sudah habis tersalurkan," kata Abdul.
Selain persoalan perubahan data calon penerima, perkara Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pun menjadi faktor lain.
Abdul menjelaskan, salah satu masalahnya ini karena uang APBDes sudah habis.
"Untuk alokasi Oktober dan November (2020) memang agak terlambat, tidak secepat BLT Dana Desa di tahap pertama. Kenapa banyak masalah, pertama masalahnya sebagian besar duitnya sudah habis. Jadi mungkin mereka punya program lain selain BLT dana Desa di tahap pertama," ucap Abdul.
"Mereka membagikan BLT di tahap pertama tiga bulan 600.000 mereka juga menjalankan program-program yang lain sehingga saat mereka meminta BLT Dana Desa gelombang kedua yang jumlah per bulan 300.000 itu banyak kepala desa yang up date APBDesnya yang sudah habis. Jadi ini yang menjadi masalah," sambungnya.***