JURNALSUMSEL.COM - Ketua Umum (Ketum) Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) Arief Poyuono meminta Presiden Jokowi untuk menonaktifkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Penyebabnya Anies telah mengumumkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat tanpa sepengetahuan pemerintah pusat.
Dimana melanggar amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Baca Juga: Ternyata Begini Urutan Pangkat dan Gaji Anggota TNI Angkatan Darat Terbaru 2020
Baca Juga: Cara Cek Kuota Internet Gratis Kemendibud untuk Pengguna By U
"Gubenur DKI Jakarta sudah jelas jelas melakukan mbalelo pada presiden Joko Widodo dan membuat kebijakan PSBB ketat di Jakarta tanpa meminta izin pemerintah pusat," ucapnya 30 Spetember 2020.
Arief menilai hanya Anies Baswedan sebagai kepala daerah yang membuat aturan PSBB ketat dari seluruh kepala daerah di Indonesia..
Wakil Ketua Partai Gerindra ini menilai jika Anies tidak segera dinonaktifkan, dikhawatirkannya langkah Anies bakalan ditiru oleh kepala daerah lain.
Baca Juga: Masya Allah, Pelaku Vandalisme di Musalla Tangerang Meyakini Tindakan Perusakannya Benar
Baca Juga: Daftar Harga HP Oppo di Awal Oktober 2020, Mulai dari Rp1 Jutaan
"Kalau Presiden tidak mengambil tindakan untuk menonaktifkan segera Anies Baswedan, ini akan membuat kepala kepala daerah lainnya akan melakukan mbalelo pada presiden," tegasnya.
Ke depan, sambungnya, bukan cuma kebijakan PSBB saja mereka (kepala daerah) mbalelo, tapi nantinya juga pada kebijakan lainnya.
Anies sebelumnya memutuskan untuk menarik rem darurat tersebut dan kembali menerapkan PSBB total sebagaimana awal pandemi Covid-19 lalu.
Oleh karena itu aktivitas perkantoran di Jakarta, mulai tanggal 14 September 2020 dilakukan dari rumah. Namun, hanya ada 11 bidang esensial yang beroperasi.
Baca Juga: Hari Kesaktian Pancasila, Ini 10 Ucapan dan Kata-Kata untuk Memperingatinya
Baca Juga: Peringatkan Manusia Pindah ke Mars, Elon Musk: Matahari Bakal Menelan Bumi
Dan berikut adalah alasan Anies mengambil kebijakan tersebut, karena penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta yang kian meluas.
Akan tetapi, seiring meningkatnya kasus positif Covid-19, hal itu tidak mampu diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
Oleh karena itu aktivitas perkantoran di Jakarta, mulai tanggal 14 September 2020 dilakukan dari rumah. Namun, hanya ada 11 bidang esensial yang beroperasi.
Dan berikut adalah alasan Anies mengambil kebijakan tersebut, karena penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta yang kian meluas.
Baca Juga: CEK FAKTA!!! Batang Nanas Ampuh Sembuhkan Covid-19
Baca Juga: Cara Diet Aman untuk Pemula, Sederhana dan Mudah Dilakukan
Akan tetapi, seiring meningkatnya kasus positif Covid-19, hal itu tidak mampu diimbangi dengan fasilitas kesehatan yang memadai.
Anies juga telah mengakui bahwa keputusan sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tentang pengendalian kesehatan menjadi prioritas utama, apabila akan melakukan pemulihan ekonomi di situasi pandemi Covid-19.
Juru Bicara Kepresidenan menanggapi terkait hal itu, Fadjroel Rachman mengatakan jika Presiden Jokowi memandang pembatasan sosial skala mikro lebih efektif untuk meminimalisasi penyebaran virus Covid-19, daripada PSBB total.
Tiga orang menteri di kabinet Jokowi juga menanggapi keputusan Anies tentang PSBB total, bahkan mengkritik keras.
Baca Juga: Enggan Bayar Jasa PSK Rp800 Ribu, Pria di Palembang Kehilangan Motor Yamaha NMax
Baca Juga: Hasil Pertandingan Liga Eropa Tadi Malam: Real Madrid, Manchester United dan Inter Milan Menang
Contoh oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ia sempat menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta itu.
Kemudian, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto juga sempat memperingatkan Anies tentang dampak PSBB Jakarta.
Pemberlakuan PSBB menurut Suparmanto pun berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang karena peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional sangatlah sentral.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita juga tidak mau kalah, ia menekankan bahwa, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat PSBB ketat di DKI Jakarta.
Baca Juga: Muba Babel United Berharap Perubahan dan Kepastian Liga 2 dari PSSI
Baca Juga: PSSI Tunda Liga 2, Muba Babel United: Harapan Kami Tolong Didengarkan
Kondisi tersebut akan semakin parah jika daerah lain mengambil langkah yang sama seperti yang dilakukan Anies.
Tidak hanya para menteri yang buka suara terkait pemberlakuan PSBB, pihak Istana juga buka suara.
Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian, sebelumnya pernah mengingatkan Anies untuk berkoordinasi dengan kementerian terkait dahulu.
Namun, imbauan tersebut dijawab Anies dengan langsung berkoordinasi dengan pusat, salah satunya dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk membahas PSBB DKI Jakarta, kemudian PSBB pun akhirnya dilakukan.
Baca Juga: Liga 2 Ditunda, Manajemen Sriwijaya FC Minta Budiardjo Thalib Rombak Program Latihan
Baca Juga: Antisipasi Penularan Covid-19 di Pilkada 2020, Anggota Polda Sumsel Diberi Vaksin Influenza
Jokowi belakangan ini memaparkan bahwa mini lockdown, atau karantina wilayah terbatas lebih efektif untuk menekan penyebaran Covid-19 dibandingkan PSBB ketat.
"Mini lockdown yang berulang ini akan lebih efektif," ujar Jokowi dalam siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 28 September 2020 lalu.
Artikel ini lebih dulu tayang di Portal Surabaya dalam judul "Anies Baswedan Terancam Dicopot Jabatannya Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Mengapa?".***(Yohanes Bayu/Portal Surabaya)