JURNALSUMSEL.COM- Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly telah secara resmi menolak pengesahan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang kubu Moeldoko.
Namun, setelah hasil KLB kubu Moeldoko ditolak, kini Partai Demokrat pimpinan Moeldoko malah berniat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai calon Gubernur DKI Jakarta untuk kedua kali pada Pilkada Serentak 2024 mendatang.
"Perlu diuji, apakah tingkat popularitas dan elektabilitas AHY, sudah bisa mengalahkan Anies Baswedan," kata Juru bicara Partai Demokrat pimpinan Moeldoko, Muhammad Rahmad, Sabtu, 3 April 2021.
Muhammad Rahmad menyebut pada dasarnya, Moeldoko memimpin Partai Demokrat tidak berorientasi terhadap kekuasaan.
Menurut Rahmad Orientasi Moeldoko melainkan hanya untuk menyelamatkan Demokrasi, menyelamatkan Indonesia Emas 2024.
Selain itu, ia juga mengatakan saat ini ada dua kepemimpinan DPP Partai Demokrat dan Partai Demokrat kubu Moeldoko telah memutuskan untuk melanjutkan proses ini ke Pengadilan.
"Partai Demokrat akan jadi satu apabila nanti sudah ada keputusan inkrah dari Mahkamah Agung," katanya.
Sebelumnya, artikel ini telah lebih dahulu terbit di pikiran-rakyat.com dengan judul “Kubu Moeldoko Usul AHY Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta Lagi: Perlu Diuji Popularitasnya”.
Sementara itu, AHY menyambut baik atas sikap pemerintah yang menolak hasil KLB Deli Serdang.
AHY juga menyampaikan bahwa dirinya akan berkeliling nusantara untuk menguatkan soliditas Partai Demokrat.
"Akhir pekan ini, saya akan melanjutkan perjalanan saya keliling nusantara untuk memperkuat soliditas dan persatuan segenap kader," kata AHY.
Baca Juga: Setelah Dikudeta Moeldoko, Elektabilitas AHY Melejit dan Salib Anies Baswedan di Pilpres 2024
Baca Juga: Hasil KLB Kubu Moeldoko Resmi Ditolak Pemerintah, Marzuki Alie Justru Bersyukur: Keputusan Terbaik
Kemudian, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan terkait kisruh Partai Demokrat.
Mahfud MD tegaskan dengan ditolaknya hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang maka kisruh di internal Partai Demokrat di depan hukum administrasi negara sudah selesai.
"Maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai (selanjutnya) berada diluar urusan pemerintah,", tegasnya.***(Amir Faisol/pikiran-rakyat.com)