Network
Mereka memberi alasan, melakukan hal tersebut adalah sebagai tanggapan atas apa yang mereka sebut penipuan pemilu.
Langkah tersebut memicu kecaman dari para pemimpin Barat dan ancaman sanksi baru oleh pemerintah AS, dan juga menimbulkan pertanyaan tentang prospek satu juta pengungsi Rohingya.
Lucas Myers, analis Woodrow Wilson International Center for Scholars, mengatakan kudeta itu akan memperburuk ketegangan dalam hubungan AS dan Myanmar, menyusul sanksi yang diberlakukan oleh Washington pada Desember 2019 dan akan semakin memperumit hubungan perdagangan.
“Dalam perdagangan, situasi Rohingya dan catatan hak asasi manusia Myanmar yang bermasalah, membuat investasi kurang menarik bagi perusahaan Barat dibandingkan dengan China,” kata Myers.
Baca Juga: Sudah Siap Daftar CPNS 2021? Begini Cara Membuat Akun di Portal SSCN Dengan Benar
Sebelum kejadian ini, beberapa perusahaan AS telah memindahkan pekerjaan dari China ke Myanmar dalam beberapa tahun terakhir untuk memanfaatkan upah yang lebih rendah.
William Reinsch, pakar perdagangan di lembaga pemikir Pusat Studi Strategis dan Internasional, mengatakan perusahaan AS dapat memilih untuk keluar dari Myanmar, mengingat perkembangan baru dan janji pemerintahan Biden untuk lebih fokus pada hak asasi manusia.
Reinsch mengatakan, sebagian besar pekerjaan AS berada di industri padat modal yang relatif rendah dan dapat dipindahkan dengan cukup mudah.
“Ini bukan semikonduktor. Pabrik-pabrik ini relatif mudah didirikan,” ujarnya.
