Network
JURNALSUMSEL.COM- PPB memimpin pengecaman terhadap militer Myanmar yang merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin terpilih, termasuk peraih Nobel, Aung San Suu Kyi, pada Senin. 1 Februari 2021.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengatakan, perkembangan kejadian tersebut merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi.
Dia mengecam dengan keras penahanan Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan sejumlah pemimpin lain. Antonio mendesak pihak militer untuk menghormati hak asasi rakyat Myanmar.
“Perkembangan ini menunjukkan serangan yang serius terhadap reformasi demokratis,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, Senin, 1 Februari, waktu Myanmar.
Amerika Serikat, Australia, dan Singapura menyatakan kekecewaan atas pernyataan keadaan darurat selama satu tahun yang dibuat oleh militer Myanmar.
Baca Juga: HOAKS! Kominfo Tak Pernah Berikan BLT sebesar Rp6,8 Juta
Baca Juga: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Ditangkap Militer, Ini Kronologinya
Hal itu dilakukan usai mereka melakukan penahanan terhadap para pemimpin senior di pemerintahan, Senin, 1 Februari 2021.
Menurut militer, tindakan tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu.
Dalam sebuah vidio yang disiarkan di televisi milik militer, disebutkan bahwa kekuasaan telah berada di tangan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpinan pasukan bersenjata.
“Kami menyerukan kepada para pemimpin Burma untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil, dan menghormati keinginan rakyat Burma, seperti yang diungkapkan dalam pemilihan demokratis pada 8 November,” kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.
Di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden juga telah diberitahu tentang penahanan tersebut.
“Amerika Serikat menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar.
Dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan,” kata juru bicara Gedung Putih Jen Psaki.
Baca Juga: Materai Tempel 2021 Hadir dengan Wajah Baru, DJP Ingatkan untuk Waspadai Keasliannya
Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne mengimbau militer untuk menghormati supremasi hukum, menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah, dan segera membebaskan semua pemimpin sipil lainnya yang ditahan.
Sementara itu, Singapura menanggapi kejadian ini dengan menyatakan kepedulian dengan meminta semua pihak untuk menahan diri dan bekerja menuju hasil yang positif dan damai.
“Singapura menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi terkini di Myanmar. Kami mengamati situasi ini secara lekat dan berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, mengutamakan dialog, dan bekerja untuk hasil positif dan damai,” kata Kementerian Luar Negeri Singapura dalam pernyataan lewat surel. ***
