Network
Sebelumnya, juru bicara militer, Mayjen Zaw Min Tun pada pekan lalu mengatakan bahwa panglima militer Min Aung Hlaing yang merupakan orang paling kuat di Myanmar telah menunjukkan 'ketidakjujuran dan ketidakadilan' selama pemilihan.
Namun, ketika didesak tentang kemungkinan kudeta, juru bicara tersebut menolak untuk menarik pembicaraannya, tetapi tidak menutup kemungkinan.
Sampai saat ini, sebagaimana dikutip Jurnal Sumsel dari The Guardian, pihak militer masih memegang peran besar dalam politik Myanmar.
Peran itu diambil untuk mempertahankan kendali atas kementerian-kementerian utama berkat konstitusi yang diatur oleh junta.
Konstitusi itu menentukan perjanjian pembagian kekuasaan yang tidak mudah dengan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
Pada pagi hari ini, duta besar Kanada untuk PBB, Bob Rae, mengecam pihak militer karena melakukan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.
Baca Juga: Sinopsis Film Aksi Hollywood Vantage Point, Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV
Baca Juga: Militer Myanmar Tahan Aung San Suu Kyi, Begini Reaksi Negara Lain
Selain itu, John Sifton selaku direktur advokasi Asia di Human Rights Watch mengatakan militer Myanmar tak pernah mundur karena memang telah diatur di dalam junta militer.
“Junta militer yang memerintah Myanmar selama beberapa dekade tidak pernah benar-benar mundur dari kekuasaan sejak awal,” ujarnya.
