Network
JURNALSUMSEL.COM - Koalisi Masyarakat Sipil Rakyat Sumsel Menggugat (RSM) meminta KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap walikota dan pemkot Palembang atas dugaan korupsi bantuan dana hibah 2017.
Koordinator RSM mengatakan Bantuan dana hibah pemerintah kota Palembang tahun 2017 kepada masyarakat dan kelompok masyarakat yang seyogyanya dapat bermanfaat kepada penerima, namun keadaan tersebut berbalik.
"Ironisnya bantuan untuk beberapa elemen organisasi dan masyarakat kota Palembang tidak sampai kepada masyarakat dan kelompok yang menerimanya," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat 24 November 2021.
Ibrahim mengungkapkan hasil investigasi secara random yang dilakukan oleh koalisinya, dengan hasil, Pertama, masyarakat yang terdampak kebakaran dalam laporan pertanggung jawaban Walikota Palembang menerima sebesar Rp. 2.750.000/KK, namun kenyataannya dilapangan mereka tidak menerima bantuan dana tersebut.
Baca Juga: Demi Hadiah Sang Pacar, Pria Ini Menjadi Tersangka Setelah Menjual Perabotan Rumah Orang Tuanya
"Ini dengan dibuktikan surat pernyataan dari beberapa masyarakat dan apabila dibutuhkan tambahan surat pernyataan maka semua masyarakat yang tidak menerima siap membuat dan menjadi saksi," jelasnya.
Kedua, Surat Pernyataan organisasi Komunitas Mahasiswa Indonesia Bersatu tidak pernah menerima bantuan sebesar Rp.2.500.000.000, Ketiga, bantuan kepada sekolah juga terdapat bantuan Fiktif. Keempat, terdapat Mark Up bantuan kepada semua sekolah baik tingkat SMP, MTS, SD, MI, TK, PAUD dan kelompok belajar lainnya.
"Kami dari organisasi RSM tetap berpikiran Positif kepada Kepada Ketua KPK terkait isu-isu miring dimasyarakat bahwa Walikota Palembang selama Bapak Firly Bahuri menjabat Ketua KPK akan tetap aman dan sulit untuk tersentuh terkait aduan masyarakat terhadap Indikasi Korupsi Bantuan Dana Hibah kota Palembang tahun 2017. Isu ini jelas ingin mengerdilkant erhadap gerakan masyarakat," tegasnya.
Ibrahim mengtakan pihaknya tetap yakin dan percaya bahwa issu-issu yang sengaja dihembuskan oknum pemerintah kota Palembang ataupun oknum yang berada didalam barisan Walikota Palembang adalah sebuah upaya untuk mengkerdilkan elemen masyarakat dan organisasi pengiat korupsi.
