Network
JURNALSUMSEL.COM - Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Moderasi Beragama (MB) menjadi salah satu program yang telah dicanangkan pemerintah.
Penguatan MB pun menjadi bagian penting Rencana Strategis Kemenag tahun 2020-2024.
Karenanya, MB harus menjadi ruh dalam setiap program yang dilaksanakan Kemenag, tak terkecuali bimbingan manasik haji.
Baca Juga: 5 Ide Liburan Alam Menarik di Bali, Instagramable Banget
Hal ini dikemukakan Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah (PHU) Oman Fathurahman saat menjadi narasumber dalam kegiatan Jagong Masalah Haji dan Umrah (Jamarah), di Pasuruan, Jawa Timur.
"Penguatan Moderasi Beragama dalam bimbingan manasik haji adalah upaya bagaimana mensinkronkan praktik beragama dengan praktik bernegara," kata Oman, pada Kamis, 22 Oktober 2020.
"Bagaimana praktik ibadah haji, jemaah dapat memiliki pengetahuan tentang manasik haji yang berdasarkan pengetahuan tidak hanya satu tafsir saja, tapi wasathiyah tengah-tengah," sambungnya.
Baca Juga: 4 Rekomendasi Layanan Pengiriman Untuk Kamu yang Punya Bisnis Lokal
Perspektif manasik yang moderat, ujar Oman menggunakan fikih manasik lebih dari satu pendapat yang ada. Perlu ada bimbingan manasik secara fikih ibadah serta secara kesehatan.
"Perlu tambahan perspektif untuk memadukan pemahaman ibadah dengan pemahaman protokol kesehatan pencegahan Covid-19," ujar Oman yang juga menjabat sebagai Juru Bicara Kementerian Agama Republik Indonesia.
Ia mencontohkan ketika jemaah haji menganggap memakai penutup wajah saat tawaf itu tidak diperbolehkan.
Baca Juga: Siap-Siap Pembukaan Seleksi CPNS 2021, Begini Detail Cara Mengisi Daftar Riwayat Hidup
Namun disaat pandemi, memakai penutup wajah (masker) sangat diperlukan. Maka, menurut Oman, dibutuhkan penjelasan tentang sahnya ibadah secara fikih serta kesesuaian dengan protokol kesehatan.
Plt. Dirjen PHU mengatakan di masa adaptasi normal baru, diperlukan pengetahuan yang makro dalam pembinaan manasik haji. Makro, jelas Oman dengan memahami situasi yang ada di Saudi Arabia serta di Indonesia.
Karenanya, diperlukan inovasi mengintegrasikan materi bimbingan manasik haji dengan media sosial serta teknologi informasi komunikasi yang ada.
Baca Juga: Indonesia Batal Kantongi 100 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca, Alasannya Bikin Was-Was
"Strategi dan pendekatan pembinaan manasik haji perlu ditingkatkan. Perlu strategi bimbingan manasik jarak jauh," ujar Oman yang hadir secara virtual.
Selain Oman, Jamarah di Pasuruan juga menghadirkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Moekhlas Sidik sebagai narasumber
Hadir sebagai peserta Jamarah perwakilan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji & Umrah (KBIHU) Kab. Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kab. Mojokerto, Kabupaten Malang dan Kota Malang, serta Perwakilan Kepala KUA Kecamatan.***
