Network
Total anggaran insentif tenaga kesehatan yang dialokasikan oleh pemprov sebesar Rp1,93 triliun, bersumber dari penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021, sebagaimana dikutip dari laman Anadolu Agency.
Sementara itu, insentif bagi tenaga kesehatan di rumah sakit umum pusat, RS swasta, RS BUMN serta TNI/Polri dianggarkan dan dibayarkan oleh pemerintah pusat.
Terkait hal tersebut, Ardian juga mengungkapkan salah satu kendala beberapa pemerintah daerah tidak menganggarkan insentif bagi tenaga kesehatan maupun tingkat realisasinya rendah yakni, proses penyesuaian anggaran masih terus dilakukan mengingat kebutuhan saat pandemi sangat tinggi.
Kemudian, ada pula kendala validasi melalui sistem yang digunakan sehingga mengakibatkan keterlambatan data.
Baca Juga: SKD CPNS 2021 Mulai dilaksanakan Agustus, Berikut Strategi Menjawab Soal Agar Tak Kehabisan Waktu
Dia juga menyebut, kendala lainnya yakni kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan di daerah sehingga alokasi kebutuhan di tiap pemda tidak valid.
Kendati demikian, Ardian berharap pemerintah daerah terus menggenjot pemberian insentif terhadap tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menangani Covid-19.
“Mereka sudah bertaruh nyawa, bertaruh risiko terpapar, tidak hanya dirinya dan keluarganya, namun kalau hak-haknya tidak diberikan, tentunya dikhawatirkan akan memunculkan demotivasi,” ujar Ardian.
Baca Juga: SBY Tampil Sebagai Wakil Pemimpin Dunia di Film Hollywood, Andi Mallarangeng Ucap Bangga
Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19 di tengah merebaknya varian Delta. Hingga Senin, Indonesia memiliki lebih dari 2,9 juta kasus positif dengan penambahan 34.257 kasus baru dalam 24 jam terakhir.
