Network
JURNALSUMSEL.COM - Polemik terkait hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di lingkungan KPK masih terus diselidiki oleh Komnas HAM.
Masalah ini awalnya mencuat saat pihak penyelenggara memutuskan untuk tidak membeberkan hasil TWK 75 pegawai KPK yang saat itu dinyatakan tidak lulus dalam peralihan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sejumlah pihak pun menilai hasil TWK sejumlah pegawai KPK yang dinyatakan gagal itu tidak masuk akal, karena tidak ada pemberitahuan hasil tes sampai dengab saat ini.
Baca Juga: Ingin Lulus PPPK 2021? Coba 5 Strategi Ini, dijamin Lolos!
Mencurigai adanya tindak kecurangan dan tidak adanya transparansi, Komnas HAM pun memeriksa beberapa hal terkait pengelenggaraan TWK beberapa saat lalu tersebut.
Komnas HAM meminta para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut untuk kooperatif bahkan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam menegaskan bahwa siapapun boleh memberikan keterangan.
“Siapapun boleh memberikan keterangan. Namun, Komnas HAM tetap memiliki cara pandang HAM. Jadi, nanti memandang berbagai faktanya itu, ukuran-ukurannya adalah bagaimana perspektif HAM diselenggarakan dengan baik di negeri ini,” katanya.
Sebelumnya, artikel ini telah lebih dulu terbit di Pikiran Rakyat dengan judul "Selidiki Dugaan Pelanggaran HAM dalam TWK KPK, Komnas HAM Temukan Sejumlah Informasi Penting".
Dalam konferensi pers: Perkembangan Penyelidikan Kasus Terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai KPK yang berlangsung pada Selasa, 9 Juni 2021, Choirul Anam menyebutkan bahwa Komnas HAM telah memeriksa 19 pegawai KPK.
“Pertama, setelah menerima pengaduan, Komnas HAM sudah memeriksa 19 orang pegawai KPK. Ada yang diperiksa sekali, ada yang lebih untuk melakukan pendalaman,” kata Choirul Anam yang dikutip dari Komnas HAM, Sabtu, 12 Juni 2021.
Tidak hanya memeriksa pegawai KPK, Komnas HAM turut menerima tiga bundel dokumen dengan tebalnya hampir 650-an halaman.
“Kedua, Komnas HAM juga menerima tiga bundel dokumen yang jumlahnya sangat banyak, hampir 650-an halaman (tebalnya). Dokumen itu isinya berbagai informasi yang diberikan oleh pegawai KPK yang dinyatakan lulus maupun yang tidak lulus (TWK),” katanya.
Komnas HAM turut melakukan pemetaan atas keterangan dan informasi yang didapatkan.
Usai menerima seluruh dokumen serta dilakukan pemeriksaan terhadap 19 pegawai KPK, Komnas HAM mendapatkan sejumlah informasi penting, yaitu terkait proses TWK hingga background atau konteks terjadinya insiden yang menimpa pegawai KPK.
“Pertama, terkait proses bagaimana TWK itu berlangsung; kedua, lahirnya prosedur hukum; ketiga, landasan hukum; keempat, terkait substansi pertanyaan apa saja selama proses itu berlangsung; kelima, terkait tugas, fungsi, dan model kerja; serta terakhir adalah background atau konteks kenapa peristiwa ini bisa terjadi,” kata Choirul Anam.
Terkait permintaan keterangan sebagaimana menjadi kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM telah melayangkan 10 surat panggilan.
Sebanyak 10 surat panggilan tersebut ditujukan kepada pihak-pihak yang diadukan guna mendapatkan klarifikasi, informasi, keterangan, serta berbagai hal agar jelas duduk perkaranya.
“Jadi sudah ada 10 panggilan, besok juga ada panggilan lagi untuk pihak-pihak tersebut,” katanya.***(Mutia Yuantisya/Pikiran Rakyat)
