Network
Sementara khusus untuk PPPK, Junimart menekankan Pemerintah Pusat wajib untuk memperhatikan penerimaannya.
Baca Juga: Vietnam Laporkan Temuan Varian Baru Covid-19, Campuran dari Varian Inggris dan India
Karena begitu banyaknya calon PPPK Non Guru dan Guru yang sudah mengantri cukup lama. Sama halnya untuk Honorer K2, Pemerintah Pusat diharapkannya bersikap cerdas menyikapi dan mengakomodir para tenaga honorer kategori dua (THK2) itu.
“Jadi desakannya, dalam tenggang waktu penundaan pendaftaran ini. KemenpanRB dan BKN harus segera melakukan koordinasi kepada seluruh Pemerintah Daerah, untuk penambahan quota formasi CPNS.
Lalu khusus untuk PPPK, Komisi II DPR meminta memberikan perhatian khusus karena begitu banyaknya calon PPPK Non Guru dan Guru yang sudah mengantri cukup lama.
Sementara untuk K2, kami juga mengharapakan agar Pemerintah Pusat memberikan kebijakan yang win-win solution untuk mengakomodir mereka,” tegasnya.
Baca Juga: Kecewa terhadap Alvin Faiz, Larissa Chou: Mental Aku Harus dihancurkan Lagi Sama Pria Ini
Selain itu, dirinya juga meminta Kemenpan-RB dan BKN, KASN agar selalu waspada dengan senantiasa mengantisipatif aksi “mafia” penerimaan CPNS, P3K dan Honorer K2 dengan cara membentuk panitia yang siap secara sumberdaya manusia dan sistem penerimaan yang transparan, dengan melibatkan instansi lain dan memanfaatkan tekhnologi IT yang online.
Sebelumnya Kepala BKN, Bima Haria Wibisana. Memastikan pendaftaran CPNS dan PPPK yang seharusnya dimulai pada esok hari, Senin 31 Mei 2021.
Ditunda, dengan alasan terkendala tahapan usulan revisi penetapan kebutuhan formasi yang hingga hari ini masih belum selesai dilakukan.
